Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akhirnya mengungkap alasan di balik rencana pemerintahannya mengenakan pungutan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Hal tersebut ternyata karena mereka terbebani biaya perang dengan Iran.
Trump menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terus menanggung seluruh biaya pengamanan dalam wilayah terkait tanpa mendapatkan imbalan dari negara-negara yang menikmati manfaatnya. Ia merasa negaranya berhak memperoleh kompensasi karena selama ini mengeluarkan biaya besar untuk menjaga keamanan jalur pelayaran strategis tersebut sekaligus melindungi negara-negara kaya di Teluk.
Baca Juga: Diungkap Senator Amerika, Donald Trump Sudah Kehabisan Akal untuk Mengakhiri Perang Iran
"Saya ingin mendapatkan penggantian biaya karena kami melindungi salah satu kawasan terkaya di dunia. Kami mengeluarkan uang, jadi kami harus mendapatkan penggantian atas perlindungan itu," kata Trump, dikutip Selasa (14/7).
Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Bahrain dan Kuwait diklaimnya sebagai negara-negara yang selama ini memperoleh perlindungan keamanan dari Amerika Serikat. Menurut Trump, pengamanan tersebut bukan hanya untuk kepentingan negaranya, tetapi juga melindungi sekutu-sekutunya di Timur Tengah.
"Kami melindungi sekutu-sekutu kami, termasuk Israel, Arab Saudi, Qatar, dan UEA. Kami melindungi semuanya, dan kami telah melakukan pekerjaan yang sangat efektif," ujarnya.
Rencana pungutan tersebut muncul setelah sang presiden sebelumnya mengumumkan pihaknya akan mengenakan biaya sebesar 20 persen terhadap seluruh muatan kapal yang melewati Selat Hormuz. Hal itu diterapkan sebagai kompensasi atas operasi pengamanan di kawasan tersebut.
Apabila kebijakan itu benar-benar diterapkan, kapal tanker yang membawa muatan penuh diperkirakan harus membayar sekitar US$30 juta setiap kali melintasi Selat Hormuz.
Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibanding pungutan yang selama ini disebut-sebut diterapkan oleh Iran. Besaran biaya yang sebelumnya dikabarkan sekitar US$2 juta diperkirakan melonjak drastis dengan diberlakukannya skema baru Amerika.
Kebijakan itu juga memunculkan kekhawatiran terhadap kenaikan biaya energi secara global. Sebab Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi minyak terpenting di dunia sehingga tambahan biaya pelayaran berpotensi meningkatkan harga minyak dan ongkos logistik internasional, termasuk di Amerika Serikat sendiri.
Di sisi lain, langkah sang presiden juga dinilai memunculkan perdebatan hukum. Sebab Amerika Serikat sebelumnya pernah menyatakan bahwa mengenakan pungutan terhadap kapal yang melintas di jalur perairan internasional bertentangan dengan hukum internasional.
Namun, Trump tetap mempertahankan pandangannya. Ia menilai biaya tersebut sepenuhnya wajar karena banyak negara kaya memanfaatkan jalur tersebut untuk kepentingan perdagangan mereka, sementara pihaknya mengeluarkan sumber daya besar untuk menjaga keamanan jalur tersebut.
Rencana itu juga berkaitan dengan jalur pelayaran yang melewati wilayah Oman. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait mengenai wacana mengenakan pungutan terhadap kapal-kapal yang melintas di sekitar perairannya.
Baca Juga: Dua Menterinya Prabowo Sudah Tidak Mampu Tangani Kasus Korupsi Febrie Adriansyah, Kata Mahfud MD
Dengan alasan tersebut, Trump menegaskan bahwa pungutan di Selat Hormuz bukan semata kebijakan ekonomi, melainkan bentuk kompensasi atas peran Amerika sebagai penjaga keamanan salah satu jalur perdagangan paling strategis di dunia.
