Tripitono Adi Prabowo dosen Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura memprediksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau kopdes akan sulit bersaing dengan swalayan dan toko kelontong yang lebih dulu beroperasi di tengah masyarakat. Pembentukan koperasi secara top-down serta belum munculnya kebutuhan bersama di antara anggota dinilai menjadi tantangan utama program tersebut.
Tripitono yang juga Anggota Asosiasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Indonesia dari Bappenas ini mengatakan koperasi seharusnya tumbuh dari kebutuhan nyata anggotanya. Menurutnya, kebutuhan dan kepentingan bersama itulah yang menjadi “roh” agar koperasi dapat bertahan dan berkembang.
Namun, kopdes saat ini dibentuk melalui arahan pemerintah, kemudian pengurus dipilih dan diberi modal untuk langsung menjalankan kegiatan usaha. Kondisi tersebut membuat keterikatan masyarakat sebagai anggota koperasi belum terbangun dengan kuat.
“Masalahnya, roh koperasi tersebut belum terbentuk. Apabila suatu saat dukungan pemerintah dihentikan, saya menduga akan muncul banyak persoalan internal,” kata Tripitono dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya pada Selasa (14/7/2026).
Ia menilai persoalan internal tersebut berpotensi membuat kopdes kesulitan menghadapi persaingan usaha di desa. “Alih-alih mampu bersaing dengan swalayan, toko kelontong, atau toko Madura di sekitarnya, koperasi justru berpotensi menghadapi masalah dalam pengelolaannya sendiri,” ujarnya.
Selain persoalan kelembagaan, Tripitono menyoroti tingginya risiko bisnis yang harus ditanggung kopdes. Berdasarkan perhitungan kasarnya, koperasi yang menerima pinjaman Rp3 miliar dengan tenor enam tahun harus membayar cicilan sekitar Rp49,7 juta setiap bulan.
Dengan asumsi margin keuntungan sepuluh persen, kopdes harus membukukan omzet sekitar Rp497 juta per bulan atau sekitar Rp16,57 juta per hari. Sementara itu, ia menemukan informasi adanya koperasi yang pendapatannya baru mencapai sekitar Rp100 ribu per hari.
“Pada bulan pertama, koperasi sudah harus mengejar omzet hampir Rp500 juta. Risiko dari desain bisnis seperti ini relatif tinggi,” tuturnya.
Kendala lain juga muncul dari pemilihan lokasi usaha yang dinilai belum mempertimbangkan aspek strategis. Ia menyebut terdapat kopdes yang dibangun di samping kuburan, di tengah lahan kosong, serta lokasi lain yang kurang mendukung aktivitas jual beli. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukannya juga dinilai masih terbatas.
Meski menilai desain kopdes masih memiliki banyak tantangan, Tripitono berharap program tersebut tetap berhasil. Ia menyebut keberhasilan Kopdes di Desa Wonokerto dapat menjadi rujukan bagi koperasi lain untuk mempelajari sistem pengelolaan dan strategi bisnisnya.
“Pada dasarnya, kita semua ingin program ini berhasil karena uang yang digunakan juga berasal dari masyarakat,” katanya.
Menurut Tripitono, pemerintah perlu melakukan evaluasi besar-besaran dalam dua hingga tiga bulan pertama setelah kopdes mulai beroperasi. Evaluasi dibutuhkan agar masalah yang muncul dapat segera diperbaiki dan dukungan anggaran pemerintah benar-benar menghasilkan dampak bagi ekonomi masyarakat desa.
“Meski demikian, kita tentu sangat bahagia apabila kopdes benar-benar mampu menjadi mesin ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Perlu diketahui, pada Minggu (12/7/2026), Ferry Juliantono Menteri Koperasi melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus berjalan.
Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi telah memiliki badan hukum, 15.845 koperasi telah memiliki bangunan fisik lengkap dengan gudang, gerai, dan sarana pendukung, sementara 19.539 koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Dengan demikian, total sekitar 35.000 kopdes Merah Putih ditargetkan siap beroperasi dan melayani penjualan kebutuhan masyarakat setelah pelatihan manajer koperasi selesai pada awal Agustus 2026.(iss/ham)
