Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memimpin pembahasan percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Bukittinggi–Sicincin dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa (14/7/2026).
Rapat mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BPN hingga PT Hutama Karya untuk mengurai berbagai persoalan yang masih menghambat proyek strategis nasional senilai Rp29 triliun tersebut.
Rapat dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar Dedie Tri Haryadi, Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Dedy Gunawan, Kepala Kanwil BPN Sumbar Teddi Guspriadi, Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro,.
Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Asisten III Setdaprov Sumbar Medi Iswandi yang mewakili Gubernur, Bupati Agam Benny Warlis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, serta perwakilan Kementerian Kehutanan dan sejumlah kepala daerah yang mengikuti secara langsung maupun melalui Zoom.
Dalam arahannya, Andre menegaskan pembangunan tol merupakan momentum besar bagi Sumbar. Menurutnya, tersambungnya Tol Pekanbaru–Padang akan memperkuat konektivitas antarprovinsi, memperlancar distribusi hasil pertanian, sekaligus mendongkrak sektor pariwisata.
“Proyek Tol Sicincin menuju Bukittinggi dengan nilai Rp 29 triliun ini sangat menguntungkan Sumbar. Hasil pertanian akan lebih mudah dipasarkan ke Riau, sementara wisatawan dari Riau akan semakin mudah datang ke Bukittinggi, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang dan daerah lainnya,” kata Andre Rosiade.
Andre meminta seluruh persoalan pembebasan lahan diselesaikan secara cepat dan arif. Ia menegaskan pemerintah menerapkan prinsip “ganti untung”, bukan “ganti rugi”, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan haknya.
Menurut Andre, persoalan terbesar di Sumbar justru sering muncul setelah nilai ganti untung disepakati, yakni konflik pembagian tanah ulayat antara niniak mamak dan kemenakan. Ia meminta pemerintah daerah, wali nagari, kepala jorong, tokoh adat, serta BPN mengantisipasi persoalan tersebut. Jika diperlukan, mekanisme konsinyasi dapat ditempuh agar pembangunan tidak terhambat.
“Jangan sampai pembangunan berhenti karena persoalan pembagian internal. Yang penting harga sudah disepakati, proyek harus tetap berjalan demi kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Andre juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar menunjukkan keseriusan mendukung proyek tersebut. Menurutnya, pembangunan infrastruktur sebesar ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan Sumatera Barat.
“Kita butuh hasil, bukan gimik atau konten. Semua kepala daerah harus turun ke lapangan menyelesaikan persoalan bersama masyarakat,” ujarnya.
Kajati Sumbar Dedie Tri Haryadi menegaskan Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum agar proses pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Menurut Dedie, Kejati akan memberikan legal assistance, legal opinion, dan bantuan hukum kepada seluruh pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pendampingan tersebut juga bertujuan mengidentifikasi potensi sengketa sejak dini sehingga proyek tidak tertunda akibat persoalan hukum.
Ia mengajak seluruh pihak menyukseskan pembangunan jalan tol sebagai proyek strategis bagi kemajuan Sumatera Barat. “Kalau kita cinta Sumatera Barat, jangan kita hambat proyek tol ini. Mari kita selesaikan tepat waktu dan tepat mutu, dengan tetap menjaga kawasan hutan, sawah produktif, dan kelestarian alam,” kata Dedie.
Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PU Dedy Gunawan mengatakan rapat tersebut diharapkan menjadi pembahasan terakhir sebelum memasuki tahapan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), penetapan lokasi (Penlok), hingga pembebasan lahan.
Ia menjelaskan, pembangunan tol akan memperkuat konektivitas sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata dan distribusi hasil pertanian Sumatera Barat.
Dedy berharap persoalan trase, terutama di wilayah Kabupaten Agam, dapat diselesaikan dalam rapat tersebut sehingga konstruksi dapat dimulai tahun ini. “Kami berharap jangan sampai seperti pengalaman di ruas lain yang membutuhkan waktu bertahun-tahun hanya untuk menyelesaikan dokumen. Waktu habis untuk rapat, tetapi proyek tidak berjalan,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar, Teddi Guspriadi, menegaskan pihaknya siap mempercepat seluruh tahapan pengadaan tanah setelah dokumen perencanaan dan penetapan lokasi ditetapkan. Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar proses pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak.
Teddi mengatakan BPN akan memastikan setiap tahapan dilakukan secara transparan, mulai dari inventarisasi bidang tanah, identifikasi status kepemilikan, hingga penetapan besaran ganti untung sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menegaskan BPN siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, dan seluruh pemangku kepentingan agar persoalan tanah ulayat maupun klaim kepemilikan dapat diselesaikan tanpa menghambat pembangunan jalan tol.
Sementara itu, Asisten III Setdaprov Sumbar Medi Iswandi yang membacakan sambutan Gubernur menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung penuh pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang. Menurutnya, proyek tersebut akan meningkatkan konektivitas, memperkuat sektor pertanian dan pariwisata, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus menjadi jalur alternatif mitigasi bencana.
Medi juga menyampaikan apresiasi kepada Andre Rosiade yang terus mengawal pembangunan infrastruktur strategis di Sumatera Barat hingga memperoleh perhatian pemerintah pusat.
Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro mengatakan pengalaman membangun ruas Padang–Sicincin menunjukkan bahwa ketersediaan lahan menjadi faktor paling menentukan keberhasilan proyek. Karena itu, Hutama Karya menyambut baik dukungan seluruh pihak agar proses pembebasan lahan di ruas Sicincin–Bukittinggi dapat berlangsung lebih cepat dibanding proyek sebelumnya.
“Kami berharap setelah penetapan lokasi diterbitkan, pekerjaan konstruksi dapat segera dimulai sehingga target penyelesaian jalan tol sesuai jadwal dapat tercapai,” katanya.
