Butuh Rp 1,5 Triliun untuk Infrastruktur di NTT, Dari Mana Anggarannya?

Keterbatasan anggaran menyebabkan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur tersendat. Sejumlah jalan dan jembatan belum dibangun atau diperbaiki lantaran tidak ada anggaran. Belum ada kepastian kapan pembangunan dilakukan.

Hingga Selasa (14/7/2026), ruas jalan dari Desa As Menulea ke Betun, Kabupaten Malaka, belum juga dikerjakan setelah terhenti tiga tahun lalu. Panjang jalan dengan status jalan nasional itu sekitar 30 kilometer (km) dengan kondisi rusak berat.

Jalan berlubang dengan kedalaman hingga dua meter. Belum lagi batu-batu lepas berukuran bola kaki yang berseliweran. "Sekarang musim kemarau jadi agak mendingan. Kalau musim hujan, kami tidak bisa lewat," kata Ari (31), sopir bus Kupang-Betun.

Medan jalan menanjak menyulitkan kendaraan lewat, terlebih ketika musim hujan. Akibatnya, pergerakan penumpang dan barang pun terhambat. Daerah itu penghasil siri, pinang, dan hasil kebun lainnya yang menjadi sandaran hidup masyarakat.

Lebih naas jika ada pasien gawat darurat yang harus dirujuk ke rumah sakit di Betun, ibu kota kabupaten atau di Kupang, ibu kota provinsi. Banyak yang tidak selamat lantaran kondisi jalan. Fasilitas kesehatan di daerah itu hanya puskesmas dengan peralatan terbatas. Dokter pun hanya satu orang.

Ari mengaku, warga setempat sudah kenyang dengan janji pembungunan jalan yang disampaikan para pejabat. Ia berharap agar segera diwujudkan. "Padahal jalan ini sudah diketahui oleh pejabat dari kabupaten sampai pusat. Pejabat suka janji tapi belum ada hasil," katanya.

Harapan serupa juga disampaikan Fernandes Ekefi, Kepala Desa Pene Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jalan menuju desa tersebut rusak berat. Jalanan dimaksud terhubung langsung dengan Jalan Timor Raya yang membentang dari Kota Kupang ke perbatasan negara Timor Leste.

Fernandes menyebut ruas jalan itu sebagai neraka yang membuat masyarakat menderita. "Bagaimana kita mau maju kalau jalan rusak begini. Warga miskin tetap miskin terus," katanya.

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu lumbung kemiskinan dan stunting tertinggi di NTT.

Jalan rusak berat juga dijumpai di berbagai wilayah Pulau Sumba seperti daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Warga setempat mengeluh lantaran tak kunjung diperbaiki. Kepada masyarakat, pemerintah beralasan, negara sedang kekurangan anggaran.

Sebagaimana siaran pers Humas Pemprov NTT, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma kembali menghadap pejabat di kementerian. Kali ini ia menemui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhia GL Kalake untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan prioritas pembangunan infrastruktur di NTT.

Pertemuan Senin (13/7/2026) itu melibatkan pejabat teknis yang membidangi jalan, jembatan, sumber daya air, konektivitas, kawasan permukiman, dan pembiayaan pembangunan. Pertemuan itu untuk mengawal usul pembangunan daerah yang sudah disampaikan kepada pemerintah pusat.

John mengaku, anggaran daerah tidak mencukupi untuk pembiayaan pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah NTT yang berkisar Rp 5 trliliun sebagian besar habis untuk pengeluaran rutin dan belanja pegawai. Anggaran yang selebihnya tidak cukup untuk membiayai proyek infrastruktur skala besar.

"Dengan kondisi geografis kepulauan, topografi yang berat, serta kemampuan fiskal daerah yang terbatas, kami sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat segera diwujudkan," ujarnya.

Ia memaparkan perlunya penanganan 19 ruas jalan strategis di 19 kabupaten dengan total panjang sekitar 348 kilometer (km) dan kebutuhan investasi sebesar Rp1,544 triliun. Selain itu, diusulkan pula pembangunan tujuh jembatan dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp 105,13 miliar.

Menanggapi paparan Johni, Ayodhia mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi NTT dalam menyiapkan usulan yang telah didukung dokumen teknis dan prioritas yang jelas. Ia pun berjanji menjadi koordinator dalam mengawal seluruh usulan tersebut bersama kementerian teknis agar dapat diproses sesuai ketentuan.

"Kami siap membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran, kami akan tetap berupaya menjadi bagian dari solusi agar pembangunan infrastruktur strategis di NTT dapat terus berjalan," kata Ayodhia.

Kini, pemerintah pusat menjadi satu-satunya harapan Pemprov NTT untuk membantu pembangunan infrastruktur. Tidak harus serentak, secara bertahap pemerintah pusat dapat mewujudkannya.