Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah apabila dibutuhkan untuk memfasilitasi dialog damai di Myanmar.
Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri Pertemuan Informal Menteri Luar Negeri ASEAN mengenai Myanmar di Bangkok, Thailand, pada Minggu (12/7).
Pertemuan yang diinisiasi Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 bersama Thailand sebagai tuan rumah itu membahas perkembangan implementasi Five-Point Consensus (5PC) sebagai kerangka utama ASEAN dalam membantu penyelesaian krisis di Myanmar.
"Yang kemarin dibicarakan adalah perkembangan situasi yang terjadi di Myanmar terkait dengan pelaksanaan ataupun implementasi dari five point consensus framework yang disepakati waktu itu oleh ASEAN," kata Sugiono usai pertemuan bilateral RI-Vietnam di Gedung Pancasila Kemlu RI, Jakarta, Selasa (14/7).
Menurut Sugiono, Indonesia bersama negara-negara ASEAN tetap mendorong implementasi 5PC, termasuk dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar.
"Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat. Dan saya kira Indonesia posisinya adalah kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya. Dan kita, saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan," jelasnya.
Sugiono juga mengaku ingin bertemu dengan pemimpin sipil Myanmar yang ditahan junta militer, Aung San Suu Kyi. Namun, hingga kini belum ada tanggapan dari pihak terkait.
"Ingin. Saya juga. Saya tidak tahu hambatannya tapi belum dapat jawaban buat saya," kata Sugiono saat ditanya peluang bertemu Suu Kyi.
Ia menambahkan ASEAN masih menjadikan 5PC sebagai kerangka utama penyelesaian krisis Myanmar.
Namun, menurutnya, diperlukan indikator yang lebih rinci agar kemajuan implementasi setiap poin dapat diukur secara bertahap.
"Kita semuanya masih dalam kesepakatan bahwa itu adalah framework. Tapi juga kemarin disampaikan bahwa harus ada yang lebih detail turunannya sehingga kita bisa menilai bahwa 'oh sudah ada progres'," ujar Sugiono.
Myanmar kini dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing setelah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
Sejak itu, ASEAN mendorong penyelesaian krisis melalui 5PC yang mencakup penghentian kekerasan, dialog inklusif, penyaluran bantuan kemanusiaan, penunjukan utusan khusus ASEAN, dan kunjungan utusan tersebut untuk bertemu seluruh pihak di Myanmar.
