KOMPAS.TV - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pemerintah daerah, Ombudsman Republik Indonesia, Aparat Penegak Hukum (APH), serta para pemangku kepentingan dalam memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.
Komitmen tersebut sejalan dengan kegiatan pengawasan terpadu yang dilakukan BPH Migas bersama Komisi XII DPR RI, Ombudsman Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Aparat Penegak Hukum di sejumlah SPBU di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam kegiatan pengawasan tersebut, BPH Migas menyampaikan adanya sejumlah indikasi ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM subsidi, di antaranya penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan jenis kendaraan maupun nomor polisi kendaraan, ketidaksesuaian data STNK, kendaraan yang telah dimodifikasi, serta penggunaan QR Code ganda. Temuan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum sesuai dengan kewenangannya.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menyampaikan bahwa sejumlah temuan di lapangan akan diserahkan kepada Polda Jambi untuk dilakukan telaah dan investigasi lebih lanjut.
"Beberapa temuan di lapangan dan contoh kasus-kasus tadi kami serahkan kepada Aparat Penegak Hukum Polda Jambi untuk dilakukan telaah dan investigasi atas distribusi BBM serta jenis-jenis kendaraan yang terjadi anomali," ujar Wahyudi Anas.
Baca Juga: Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran, Pertamina Sumbagsel Perkuat Sinergi Pengawasan di Jambi
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan Pertamina menyambut baik penguatan pengawasan yang dilakukan berbagai pihak sebagai upaya bersama untuk memastikan subsidi energi diterima oleh masyarakat yang berhak.
"Pertamina Patra Niaga siap bersinergi dengan BPH Migas, pemerintah daerah, Ombudsman, dan Aparat Penegak Hukum untuk semakin memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi. Kolaborasi ini penting untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran," ujar Rusminto.
Rusminto menjelaskan bahwa Pertamina terus memperkuat pengawasan melalui implementasi Program Subsidi Tepat berbasis QR Code, pemantauan kesesuaian transaksi dengan data kendaraan yang terdaftar, serta koordinasi secara berkelanjutan dengan regulator dan instansi terkait.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel bersama Ombudsman RI melakukan inspeksi penyaluran BBM subsidi di Jambi sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. (Sumber: Dok. Pertamina)Hingga Juli 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel telah memberikan sanksi kepada 130 SPBU dan 2 Pertashop di wilayah Sumbagsel yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan dan tingkat pelanggaran yang terjadi.
Penulis : Pajrijihat
Sumber : Kompas TV
- Pertamina
- Sumbagsel
- BBM
- Patra Niaga
- Jambi
- SPBU





