Pemkab Gresik bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo terus memperkuat upaya pengendalian banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Lamong.
Berbagai langkah dilakukan mulai dari normalisasi sungai, pembangunan parapet, penguatan tanggul, pembebasan lahan, hingga pembangunan kolam retensi sebagai solusi jangka pendek dan panjang.
Dhiannita Tri Astuti Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Gresik mengatakan, sebagian besar banjir yang terjadi di Kabupaten Gresik merupakan banjir luapan sungai.
Meski kewenangan pengelolaan sungai berada di pemerintah pusat, Pemkab Gresik tetap berkolaborasi dengan BBWS Bengawan Solo dalam penanganannya.
Menurutnya, terdapat tiga sungai besar yang melintasi Kabupaten Gresik, yakni Bengawan Solo, Kali Lamong, dan Kali Surabaya. Dari ketiganya, Kali Lamong menjadi penyumbang banjir terbesar, khususnya di wilayah selatan Gresik.
“Kali Lamong melintasi beberapa kabupaten dan Gresik berada di bagian hilir. Karena berada di hilir, genangan banjir di Gresik biasanya bertahan lebih lama dibandingkan daerah lainnya,” kata Dhiannita dalam talk show di Radio Suara Surabaya, Selasa (14/7/2026).
Dhiannita menjelaskan, karakteristik Kali Lamong berbeda dengan sungai pada umumnya karena tidak memiliki mata air utama.
Sungai tersebut berfungsi layaknya saluran drainase besar yang mengumpulkan limpasan air hujan dari berbagai wilayah. Ketika kapasitas sungai tidak mampu menampung debit air, luapan pun tidak dapat dihindari.
Untuk mengurangi risiko banjir, Pemkab Gresik telah melakukan normalisasi sungai, pembangunan parapet, pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul, normalisasi anak sungai, hingga pengerukan waduk sebagai tampungan air.
“Indikatornya adalah berkurangnya banjir setiap tahun. Alhamdulillah kondisinya terus membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Dhiannita menambahkan, penyebab banjir tidak hanya dipengaruhi curah hujan tinggi, tetapi juga perkembangan kawasan yang mengurangi daerah resapan air.
Menurutnya, pembangunan wilayah seharusnya menerapkan konsep zero run off agar limpasan air tidak seluruhnya langsung masuk ke sungai.
Dhiannita menilai kawasan industri maupun kawasan permukiman perlu memiliki fasilitas penampungan air seperti long storage agar beban sungai saat hujan lebat dapat dikurangi.
“Kalau tampungannya hanya satu, tetapi air yang datang tiga kali lipat, tentu akan meluap. Apalagi sekarang kondisi cuaca mengalami anomali sehingga hujan bisa terjadi hampir sepanjang tahun,” katanya.
Selain pendekatan teknis, pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penyusunan kajian tata ruang, serta penguatan pengelolaan DAS secara terpadu.
Dhiannita mengungkapkan, wilayah terdampak banjir Kali Lamong dimulai dari Balongpanggang, Benjeng, Cerme hingga kawasan Banjarsari dan Kedayang. Pada masa lalu, tinggi genangan dapat mencapai lebih dari satu meter dan bertahan selama berhari-hari. Namun kini durasi genangan mulai berkurang.
Salah satu proyek yang tengah dikembangkan adalah pembangunan retarding basin atau kolam retensi di Tambak Beras. Infrastruktur tersebut berfungsi menampung sementara air saat debit Kali Lamong meningkat sebelum dialirkan kembali secara bertahap setelah kondisi sungai normal.
“Retarding basin berfungsi memotong puncak banjir sehingga air tidak langsung masuk seluruhnya ke aliran sungai,” jelasnya.
Ia juga menyebut Bupati dan Wakil Bupati Gresik terus memberikan perhatian terhadap pengendalian banjir. Sejak 2021 hingga saat ini, normalisasi di kawasan Kali Lamong telah mencapai sekitar 80 persen.
“Daerah Kedayang yang sebelumnya hampir setiap tahun mengalami banjir besar hingga merusak tambak, dalam dua tahun terakhir sudah tidak mengalami banjir seperti sebelumnya,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Pemkab Gresik akan melanjutkan normalisasi waduk, memperkuat tanggul di sejumlah titik rawan seperti Desa Dadapkuning, serta memetakan lokasi-lokasi tanggul kritis yang berpotensi jebol.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah juga menyiagakan tim reaksi cepat yang didukung 12 unit alat berat untuk mempercepat penanganan apabila terjadi banjir.
Sementara Sandy Arievianto Ketua Tim Urusan Pengendalian Sungai dan Pantai BBWS Bengawan Solo mengatakan, Kali Lamong merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Bengawan Solo.
Menurutnya, penanganan Kali Lamong dilakukan secara menyeluruh dari wilayah hulu hingga hilir yang melintasi Mojokerto, Gresik, dan Surabaya.
“Penanganan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan master plan yang kami susun, mulai dari normalisasi sungai, pembangunan tanggul, hingga pembangunan kolam retensi,” katanya.
Ia menambahkan, salah satu proyek strategis yang dinilai penting untuk mengurangi banjir secara signifikan adalah pembangunan Waduk Pedes di wilayah hulu DAS Kali Lamong.
“Waduk Pedes menjadi bagian penting dalam desain pengendalian banjir Kali Lamong. Harapannya mampu menekan banjir di Kabupaten Gresik secara lebih signifikan,” ujarnya.
Sandy menjelaskan, DAS Kali Lamong memiliki luas sekitar 720 kilometer persegi dengan panjang alur sungai mencapai 103 kilometer serta jaringan anak sungai sepanjang sekitar 43 kilometer.
Meski demikian, penyelesaian banjir membutuhkan waktu panjang karena keterbatasan anggaran. Ia mengungkapkan kebutuhan biaya penanganan Kali Lamong diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun, di luar pembangunan waduk.
“Penanganan banjir dilakukan bertahap karena membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara kemampuan APBN juga terbatas,” katanya.
Ia menyebut pembangunan parapet telah dimulai sejak 2017 di kawasan Jono dan Tambak Beras, namun progresnya dilakukan secara bertahap sesuai alokasi anggaran tahunan.
BBWS Bengawan Solo menargetkan pekerjaan lanjutan di kawasan Tambak Beras kembali dilaksanakan mulai sekitar Agustus tahun depan agar pengendalian banjir Kali Lamong semakin optimal.
Senada, Ubaidillah Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR Kabupaten Gresik mengatakan penanganan banjir tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.
Menjelang musim hujan, Dinas PUTR menempatkan alat berat, pompa air, material darurat, serta personel di sejumlah titik rawan banjir agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
“Tujuannya agar masyarakat tidak terlalu lama terdampak banjir dan genangan bisa segera diurai,” katanya.
Menurut Ubaidillah, dampak berbagai upaya tersebut mulai dirasakan masyarakat. Tinggi genangan maupun lama banjir secara bertahap mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun lalu.
Ke depan, normalisasi tidak hanya difokuskan pada sungai utama, tetapi juga anak-anak sungai Kali Lamong, termasuk di wilayah Menganti yang selama ini menjadi salah satu kawasan terdampak.
Ubaidillah menegaskan, pengendalian banjir tidak dapat dilakukan oleh satu daerah saja. Karena itu, kolaborasi antara Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, pemerintah daerah lain di wilayah DAS Kali Lamong, serta BBWS Bengawan Solo akan terus diperkuat agar penanganan banjir berlangsung lebih efektif dari hulu hingga hilir. (saf/ipg)
