Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah mematangkan langkah mitigasi menyusul peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang kini berstatus Level III (Siaga). Kesiapsiagaan nasional secara menyeluruh mutlak diperlukan guna mengantisipasi kekhawatiran masyarakat terhadap potensi bencana, berkaca pada tragedi tsunami Selat Sunda 2018 silam.
“Kesiapsiagaan nasional dalam kebencanaan harus ditingkatkan dalam menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Baca Juga :
Gunung Semeru Erupsi 7 Kali, Abu Vulkanik Membubung 1,3 KmMeskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan belum ada indikasi tsunami maupun perubahan tinggi muka air laut, Puan meminta pemerintah tidak lengah. Mantan Menko PMK ini menegaskan posisi Indonesia di kawasan cincin api (ring of fire) menuntut penguatan sistem mitigasi bencana geologi secara menyeluruh agar dampaknya bisa diminimalkan secara ilmiah dan terintegrasi.
Puan menilai momentum ini harus menjadi ajang evaluasi total kesiapan nasional, khususnya bagi pemerintah daerah di kawasan pesisir Selat Sunda yang memiliki sejarah kerawanan tinggi. Evaluasi tersebut meliputi kesiapan jalur evakuasi, efektivitas koordinasi antarinstansi, hingga penyampaian informasi resmi dari PVMBG, BMKG, dan BNPB secara cepat agar tidak memicu kepanikan warga.
“Evaluasi tidak hanya mencakup pemantauan aktivitas gunung api, tetapi juga efektivitas sistem peringatan dini, kesiapan jalur evakuasi, koordinasi antarinstansi, kapasitas pemerintah daerah, hingga kesiapan masyarakat dalam merespons informasi kebencanaan,” jelas Puan.
Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Dok. Istimewa.
Tidak hanya bencana vulkanik, politikus PDI Perjuangan ini juga menyoroti peringatan BMKG terkait potensi cuaca ekstrem, angin kencang, dan gelombang tinggi akibat Siklon Tropis Bavi. Puan mengingatkan agar informasi peringatan dini dari BMKG tidak sekadar menjadi data di atas kertas, melainkan langsung diterjemahkan menjadi langkah operasional yang terukur di lapangan.
“Semakin cepat pemerintah mampu mengubah informasi menjadi aksi, semakin besar peluang untuk mengurangi korban jiwa, melindungi aktivitas ekonomi masyarakat, dan menjaga keberlangsungan pelayanan publik,” tegas Puan.
