Saan Mustopa Wakil Ketua DPR RI memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi satu di antara prioritas DPR pada 2026.
Dia mengatakan DPR akan berupaya menyelesaikan pembahasan beleid tersebut sebelum akhir tahun.
Pernyataan itu disampaikan Saan saat menjawab pertanyaan awak media dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
“Ini kan prioritas di tahun 2026. Dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan,” kata Saan.
Meski menargetkan pembahasan selesai tahun ini, Saan menegaskan DPR tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan.
Menurutnya, partisipasi publik diperlukan agar substansi RUU Perampasan Aset semakin komprehensif saat dibahas bersama pemerintah.
“Masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat itu penting agar yang namanya RUU Perampasan Aset ini ketika pembahasan dengan bahan-bahan yang lengkap dari masyarakat, ini diharapkan RUU Perampasan Aset ini menjadi lebih sempurna lagi nanti,” ujarnya.
Sebelumnya, muncul dorongan dari berbagai pihak agar DPR menetapkan target waktu yang jelas dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Menanggapi hal itu, Saan menegaskan komitmen DPR untuk mengupayakan penyelesaian rancangan undang-undang tersebut pada 2026, dengan tetap mengedepankan proses pembahasan yang melibatkan aspirasi masyarakat. (faz/ipg)
