JAKARTA, KOMPASTV - “Guncangan fiskal” di tingkat daerah kian berlarut. Sejumlah kepala daerah mengaku kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akibat anggaran pemerintah daerah yang tekor, menyusul pemangkasan dana transfer ke daerah dari APBN.
Di satu sisi, kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan menentukan prioritas belanja.
Namun di sisi lain, tidak sedikit daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) terbatas dan sebagian besar anggarannya telah terserap untuk belanja rutin.
Persoalan pun semakin kompleks karena adanya warisan rekrutmen PPPK pada masa lalu yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Lantas, apa jalan tengah yang dapat ditempuh agar layanan publik tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan para PPPK? Kami bahas lebih lengkap di Business Talk bertajuk “Kesulitan Gaji PPPK: Pemda Tak Efisien atau Ego Pusat?” bersama saya, Yan Rahman.
Penulis : Yuilyana
Sumber : Kompas TV
- btalk
- businesstalk
- ppp3
- pemerintah pusat
