Waspadai Harga Pangan, Airlangga Minta Aturan Bea Masuk Plastik 0% Segera Terbit

bisnis.com
11 jam lalu
Cover Berita

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewaspadai tren kenaikan harga pangan bergejolak (volatile foods) yang berpotensi memicu lonjakan inflasi. Sejumlah komoditas utama seperti bawang putih, beras, minyak goreng, hingga hambatan biaya kemasan plastik menjadi sorotan utama lintas kementerian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga sejumlah komoditas yang berdampak signifikan terhadap laju inflasi nasional. Menurutnya, saat ini tekanan inflasi telah bergeser dari komoditas emas ke sektor pangan.

"Kalau di periode yang lalu kan kita lihat emas naik, tapi kita lihat sudah turun, yang masih meningkat itu volatile food sehingga volatile food termasuk bawang putih itu perlu ditangani secara baik," ujarnya usai rapat koordinasi P2DD di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (14/7/2026).

Selain fluktuasi harga komoditas pokok, Airlangga juga menyoroti kenaikan harga kemasan plastik yang turut mengerek harga jual produk makanan di tingkat konsumen akhir. Untuk meredam dampak rambatan tersebut, mantan menteri perindustrian itu mendorong Kementerian Keuangan segera menerbitkan aturan pembebasan bea masuk impor untuk produk plastik kemasan.

Memang, pemerintah sudah mengumumkan akan membebaskan bea masuk impor (tarif 0%) sejumlah produk plastik yang ditujukan untuk kemasan (packaging) sejak akhir April 2026. Kendati demikian, hingga kini Peraturan Menteri Keuangan terkait itu belum terbit.

"Itu sangat berpengaruh terhadap kontribusi [inflasi], karena seluruh makanan kan ada plastic packaging-nya," tegas Airlangga.

Baca Juga

  • Super El Nino Berpotensi Picu Lonjakan Harga Pangan Global hingga 2028
  • Pemerintah Genjot Gerakan Pangan Murah untuk Tekan Inflasi, Tembus 5.566 Kali hingga Awal Juli
  • Laju Inflasi Potensi Melandai, RI Waspadai Gejolak Harga Pangan

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan perlunya koordinasi yang lebih intensif khususnya dengan kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, guna menstabilkan harga bawang putih dan minyak goreng.

Di sisi lain, Tito juga menggarisbawahi pentingnya respons cepat dalam menangani lonjakan harga beras di sejumlah wilayah. Penanganan komoditas ini terus dikoordinasikan secara ketat bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang malah ada kenaikan, ini juga harus cepat ditangani," jelas Tito usai rapat.

Mantan kapolri ini menambahkan, Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan jajaran pemerintah daerah (pemda) yang mencatatkan angka inflasi tinggi seperti di kawasan timur Indonesia dan Aceh untuk segera mengambil langkah intervensi penambahan suplai pangan.

Selain, dia menyoroti kendala logistik yang kerap memicu kelangkaan pasokan dan mengerek harga barang di wilayah kepulauan atau pesisir akibat cuaca buruk.

"Juga ada masalah ombak untuk distribusi karena gelombang di beberapa daerah tertentu, [langkahnya] menggunakan kapal yang lebih besar," tutupnya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
FULL! Komentar Roy Suryo, Refly-Gofur Soal Praperadilan Saksi & Ahli, Kritik Bukti Pasal 32 UU ITE
• 2 jam lalukompas.tv
thumb
Penguatan Ekonomi dan Penyempurnaan GovTech Oleh Presiden Prabowo & Dewan Ekonomi Nasional
• 3 jam lalucumicumi.com
thumb
Perluasan Peron 6-8 Stasiun Bogor Rampung, Kini Layani KRL 12 Gerbong
• 5 jam lalukompas.com
thumb
Bupati Gowa Walkout di Sidang Hak Angket, Pansus: Bentuk Pelecehan Parlemen
• 20 jam lalukumparan.com
thumb
Kemenhaj Mengusulkan Uang Muka Rp4 Triliun untuk Persiapan Haji 2027 demi Mengamankan Layanan dan Lokasi Tenda Jamaah
• 20 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.