Pantau - Ketimpangan daya tampung sekolah, pelanggaran rombongan belajar, dan akses pendidikan wilayah 3T masih terjadi saat MPLS 2026/2027, di tengah dorongan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun secara nasional.
Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menilai kondisi ini menunjukkan perlunya pemetaan pendidikan yang lebih komprehensif. Dia menyebut persoalan penerimaan murid baru terjadi di banyak daerah, bukan kasus terpisah.
“Perlu ada satu peta yang lebih lengkap berkaitan dengan siswa ini,” ujar Habib Syarief usai rapat di Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Habib Syarief menyebut, ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta menjadi sorotan. Sekolah negeri, kata Habib Syarief, mengalami kelebihan kapasitas, sementara sekolah swasta kekurangan peserta didik.
“Fenomena ini terjadi hampir di banyak daerah. Sekolah negeri penuh, sementara sekolah swasta kekurangan siswa,” tutur legislator Fraksi PKB tersebut.
Kondisi itu memicu pelanggaran aturan rombongan belajar. Habib Syarief menyebut, masih ada sekolah yang membuka kelas melebihi batas ketentuan.
“Kalau rombel dipaksakan melebihi batas, kualitas pembelajaran pasti terdampak. Bahkan ada yang memakai ruang yang tidak semestinya untuk belajar,” ungkap wakil rakyat daerah pemilihan Jawa Timur itu.
Dia juga menekankan, persoalan pembiayaan juga belum tuntas. Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun dinilai belum sepenuhnya diikuti kepastian biaya pendidikan yang meringankan masyarakat.
“Program sekolah gratis harus benar-benar dirasakan, bukan hanya kebijakan di atas kertas,” kata Habib Syarief, yang aktif menyoroti isu pendidikan ini.
Dia pun menyoroti kesenjangan kualitas antarsekolah masih terjadi. Stigma sekolah favorit dan nonfavorit tetap kuat, sementara akses di wilayah 3T belum merata.
“Siswa di daerah tertentu masih harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah. Ini harus menjadi perhatian dalam sistem penerimaan murid baru,” ujarnya.
Kendati demikian, Habib Syarief melihat adanya respons pemerintah yang lebih cepat dibanding sebelumnya. Ia menilai penanganan masalah pendidikan mulai menunjukkan perbaikan.
“Secara keseluruhan saya melihat ada progres. Di bawah kepemimpinan Menteri, jarak antara munculnya masalah dengan solusi tidak terlalu lama. Sekarang tidak terjadi lagi pembiaran terhadap persoalan-persoalan yang muncul,” tutupnya.
