Angka itu tampak baik-baik saja: 70,1. Itulah skor Indeks SDG Indonesia dalam Sustainable Development Report 2026 yang baru diterbitkan Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Naik dari tahun-tahun sebelumnya, angka ini menempatkan Indonesia di jalur yang, secara kasat mata, terlihat menjanjikan.
Tapi di balik angka itu tersimpan seabreg pekerjaan rumah: puluhan indikator yang stagnan atau bahkan mundur, ketimpangan capaian antar-wilayah yang tajam, dan—yang paling mencemaskan—waktu yang tinggal empat tahun sebelum tenggat 2030.
Secara global, laporan yang sama menyampaikan kabar yang jauh lebih muram: hanya 16% target SDGs dunia yang diproyeksikan tercapai pada 2030. Indonesia relatif lebih baik dari rata-rata global, tapi “relatif lebih baik” bukan alasan untuk berpuas diri. Justru ini alasan untuk bertanya: ke mana energi dan sumberdaya swasta kita, yang sesungguhnya sangat besar, seharusnya diarahkan?
Pertanyaan itu penting karena ada gejala yang patut kita cermati bersama, bukan untuk disesali, melainkan untuk diperbaiki. Perhatian dunia usaha, termasuk di Indonesia, belakangan ini jauh lebih tersedot ke ESG ketimbang ke SDGs. Keduanya kerap dianggap sinonim, padahal tidak.
ESG, dalam praktik arus utama yang diadopsi standar-standar seperti ISSB pada dasarnya menjawab pertanyaan bagaimana dunia memengaruhi kinerja finansial perusahaan, atau perspektif outside-in. Kontribusi perusahaan terhadap SDGs menjawab pertanyaan yang berlawanan arah: bagaimana perusahaan memengaruhi dunia, alias perspektif inside-out.
Riset akademik terbaru, salah satunya oleh van Zanten (2025), menegaskan bahwa skor kontribusi SDGs memiliki validitas yang tinggi untuk mengukur dampak keberlanjutan sesungguhnya. Sementara rating ESG konvensional cenderung lemah pada dimensi ini—sebab keduanya memang dirancang untuk menjawab pertanyaan yang berbeda, bukan untuk saling menggantikan.
Insentif pasar modal secara struktural memberi imbalan pada perbaikan skor ESG. Sedangkan kontribusi terhadap SDGs sering bersifat barang publik dengan cakrawala panjang dan manfaat yang sulit “ditangkap” sendiri oleh perusahaan yang membiayainya.
Ini tampak rasional secara ekonomi, tapi kita perlu berhati-hati atas konsekuensinya. World Benchmarking Alliance menghitung bahwa 2.000 perusahaan terbesar saja memiliki pendapatan gabungan setara 46% PDB dunia. Ini berarti mereka punya kapasitas yang jauh melampaui apa yang sudah dikerahkan.
Lebih dari separuh emisi gas rumah kaca terkait energi global berasal dari perusahaan-perusahaan ini. Namun, hanya sepertiga yang memiliki target pengurangan emisi tervalidasi secara ilmiah. Kesenjangan antara kapasitas dan kontribusi inilah yang merupakan peluang terbesar untuk SDGs.
Untuk bisa mewujudkan peluang itu, ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, integrasikan ESG ke dalam SDGs—bukan sebaliknya. Selama ini banyak perusahaan menyusun laporan keberlanjutan dengan alur: identifikasi risiko ESG dahulu, lalu petakan hasilnya ke tujuan SDGs tertentu sebagai pelengkap naratif.
Alur ini perlu dibalik. Perusahaan perlu mulai dari jejak dampaknya terhadap tujuan SDGs di seluruh rantai nilainya—dari pemasok hingga konsumen akhir—baru kemudian identifikasi faktor ESG mana yang paling relevan sebagai instrumen pengukuran dan pelaporannya.
ESG, dalam kerangka ini, menjadi bahasa teknis untuk menerjemahkan kontribusi SDGs ke telinga investor dan regulator, bukan tujuan akhir itu sendiri. Perusahaan yang menerapkan urutan ini akan menemukan bahwa banyak isu yang selama ini dianggap belum material secara finansial ternyata adalah isu SDGs yang paling mendesak bagi komunitas dan lingkungan tempat mereka beroperasi.
Kedua, terapkan materialitas ganda dengan bobot yang secara sengaja lebih berat pada materialitas dampak. Konsep double materiality sudah cukup dikenal, tapi implementasinya di lapangan masih pincang.
Riset S&P Global Sustainable1 menemukan bahwa di Eropa hanya sekitar separuh perusahaan yang benar-benar memiliki metrik untuk memantau dampak eksternal mereka secara berkelanjutan. Sebuah kesenjangan implementasi antara mengidentifikasi isu material eksternal dan benar-benar memantaunya dari waktu ke waktu.
Menariknya, riset yang sama menunjukkan perusahaan dari negara berkembang justru relatif lebih sering melakukan asesmen dampak eksternal ini. Ini modal yang berharga bagi Indonesia: alih-alih meniru mentah-mentah kerangka materialitas ganda yang lahir dari konteks Eropa dengan bobot seimbang antara dampak dan finansial, perusahaan Indonesia bisa secara sengaja memberi bobot lebih berat pada materialitas dampak dalam urutan asesmennya. Ini sesuai konteks negara berkembang di mana risiko sosial-ekologis sering muncul jauh lebih dulu di lapangan ketimbang di laporan keuangan.
Itu juga yang agaknya sudah dilakukan dan ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di peringkat atas KESGI, sehingga mereka diganjar berbagai penghargaan terkait SDGs.
Ketiga, terima keniscayaan regenerasi sebagai pijakan strategi keberlanjutan bisnis jangka panjang. Jelas ada titik ketika argumen bisnis dan argumen keselamatan bersama bertemu tanpa kompromi: batas planet tidak bisa dinegosiasikan lewat instrumen finansial apa pun.
Perusahaan yang terus mengejar pertumbuhan finansial jangka pendek sembari mengabaikan pemulihan ekosistem, keadilan komunitas, dan batas daya dukung lingkungan pada akhirnya akan menghadapi risiko yang tidak akan bisa lagi dikelola: krisis iklim, hilangnya sumberdaya, dan habisnya social license to operate secara serentak. Regenerasi bukan lagi pilihan nilai tambah, melainkan prasyarat kelangsungan usaha itu sendiri.
Mengarahkan Modal yang Sudah AdaKabar baiknya, Indonesia tidak memulai dari nol. Pemerintah telah menerbitkan rangkaian obligasi berkelanjutan—SDG bond, green sukuk, dan blue bond—yang berhasil menghimpun lebih dari US$8 miliar untuk membiayai proyek-proyek yang berkontribusi pada SDGs.
Infrastruktur pembiayaan ini terbuka pula bagi perusahaan untuk mendanai proyek regeneratif sembari tetap memperoleh manfaat finansial lewat premium harga dan basis investor yang lebih luas.
Kerangka World Benchmarking Alliance juga menawarkan jalan praktis: alih-alih menyebar tipis perhatian ke 17 SDG sekaligus, perusahaan dapat memfokuskan sumberdaya pada dua atau tiga sistem yang paling relevan dengan bisnis intinya. Transisi energi, misalnya, bagi perusahaan tambang, atau ketahanan pangan bagi perusahaan agribisnis—dan mengukur kontribusinya secara sungguh-sungguh di sana.
Keterlibatan pemangku kepentingan terdampak, bukan sekadar forum konsultasi seremonial, juga terbukti menjadi mekanisme deteksi dini yang efektif. Perusahaan yang benar-benar melibatkan komunitas terdampak cenderung mencatat kinerja kontribusi SDGs yang lebih baik, karena merekalah yang lebih dulu merasakan risiko dan peluang jauh sebelum keduanya muncul di radar finansial perusahaan.
Kepemimpinan direksi dan dewan komisaris memegang kunci untuk membuat pergeseran ini terjadi lebih cepat. Selama insentif eksekutif berupa penilaian kinerja tahunan dan bonus masih diikat semata pada perbaikan skor ESG agregat, manajemen yang rasional akan terus mengoptimalkan skor, bukan dampak nyata di lapangan.
Sebagian dari metrik itu perlu digantikan dengan indikator kontribusi SDGs yang terverifikasi pihak ketiga dan bisa dilacak dari tahun ke tahun: berapa ton karbon yang benar-benar terhindarkan, berapa banyak petani atau nelayan kecil dalam rantai pasok yang pendapatannya meningkat, berapa hektare lahan terdegradasi yang berhasil dipulihkan.
Empat tahun tersisa memang singkat, dan mustahil untuk menuntaskan seluruh agenda 2030. Tapi ia cukup panjang untuk mengubah arah perusahaan dari sekadar mengelola risiko keberlanjutan bagi dirinya sendiri, menjadi benar-benar berkontribusi pada keberlanjutan bersama, dan tetap mendapatkan manfaat finansial dari upaya itu.
Skor 70,1 bukan angka rapor akhir kita bersama. Ia adalah pengingat bahwa jalan meningkatkannya masih ada, dan bahwa dunia usaha Indonesia—dengan sumberdaya, jangkauan, dan kapasitas inovasinya—memiliki peran yang jauh lebih besar untuk dimainkan dalam sisa waktu yang ada.
