Penggunaan PLTS di Indonesia Masih Tertinggal dari Vietnam hingga Malaysia

Bisnis.com, DENPASAR — Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia, baik dari sisi kapasitas terpasang maupun realisasi investasi.

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sunandar mengatakan kapasitas PLTS Indonesia saat ini baru mencapai 1,49 gigawatt (GW). Angka tersebut masih jauh di bawah Vietnam yang telah memiliki kapasitas lebih dari 19 GW, Thailand sekitar 6 GW, dan Malaysia lebih dari 3 GW.

Di tingkat Asia, kesenjangan tersebut juga terlihat jika dibandingkan dengan China yang telah membangun PLTS berkapasitas sekitar 1.100 GW serta India yang mencapai 135 GW.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW hingga 2030. Menurut Sunandar, pencapaian target itu membutuhkan dukungan regulasi, kolaborasi lintas sektor, pendanaan, hingga keterlibatan swasta.

"Bagi pemerintah pengembangan pembangkit tenaga surya merupakan instrumen strategis dalam mencapai target nasional, memperluas akses listrik yang berkualitas dan membangun ekonomi. Pertanyaannya saat ini bagaimana mengimplementasikannya?," kata Sunandar dalam Indonesia Solar Summit, Rabu (15/7/2026).

Sementara itu, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai percepatan pengembangan PLTS memerlukan kepastian kebijakan agar mampu menarik investasi.

Menurut dia, pemerintah perlu memberikan kepastian regulasi, kuota pembangunan PLTS, serta pasar yang mampu menyerap produksi panel surya maupun listrik yang dihasilkan.

"Ketika arah kebijakan jelas dan konsisten maka investasi PLTS akan tumbuh, lelang transparan akan menghasilkan harga yang sangat kompetitif. Kemudian investasi tumbuh ketika pasar bisa diprediksi," ujar Fabby.

Dia menambahkan salah satu tantangan utama pengembangan PLTS adalah tingginya persepsi risiko proyek di mata perbankan sehingga akses pembiayaan masih terbatas. Padahal, di negara seperti China, investasi PLTS telah berkembang menjadi ekosistem industri yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

IESR juga menilai pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan mempercepat proses perizinan. Perubahan aturan TKDN serta proses pemberian insentif yang panjang dinilai mengurangi kepastian bagi investor maupun produsen.

Menurut IESR, regulasi yang lebih stabil, transparan, dan mendukung peningkatan kapasitas industri secara bertahap diperlukan agar percepatan pembangunan PLTS tidak terhambat.

Dalam peta jalannya, IESR merekomendasikan pengembangan industri PLTS dilakukan secara bertahap. Hingga 2030, Indonesia perlu memperkuat kapasitas produksi modul dan sel surya, mempercepat perizinan, serta menyiapkan skema pembiayaan campuran untuk investasi manufaktur.

Selanjutnya, pada periode hingga 2040, Indonesia perlu mulai mengintegrasikan produksi wafer dan polisilikon sebagai bagian dari penguatan rantai pasok industri surya nasional.