Bagaimana Dampak Terburuk El Nino 2026 terhadap Indonesia

Fenomena El Nino dengan intensitas kuat yang terjadi di Indonesia bertepatan langsung dengan musim kemarau dan berpotensi memberikan dampak signifikan pada penurunan produksi pertanian akibat berkurangnya pasokan air irigasi. Secara historis, El Nino dapat menggerus produksi beras nasional hingga 9,4 persen per tahun. Pada musim tanam kedua di tahun 2026, penurunan produksi beras diperkirakan mencapai 2,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana wilayah Indonesia bagian timur sudah mulai mengalami gagal panen akibat kekurangan air dan serangan hama tikus.

Kondisi kekeringan berkepanjangan ini mengakibatkan rendahnya ketersediaan air yang sangat dibutuhkan oleh komoditas pangan sensitif seperti padi. Akibatnya, tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik sehingga memicu risiko gagal tanam hingga gagal panen massal. Selain itu, dampak buruk lainnya adalah mundurnya masa tanam pertama padi yang biasanya dimulai pada bulan Oktober, sehingga siklus produksi pangan nasional secara keseluruhan akan terganggu.

Skenario terburuk dari mandeknya produksi ini adalah melambungnya harga beras di pasar akibat menipisnya pasokan, yang tecermin dari tren kenaikan harga beras medium dan premium. Jika pasokan terus merosot, harga pangan akan kian melambung tinggi. Hal ini tentu akan memicu inflasi, terutama di provinsi-provinsi bagian selatan Indonesia yang menurut studi memiliki hubungan spasial kuat antara El Nino dan lonjakan inflasi.

Dampak buruk El Nino 2026 langsung menghantam kondisi finansial para petani riil di lapangan, di mana keuntungan usaha tani dan tingkat kesejahteraan mereka mengalami pelemahan. Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) sama-sama mengalami penurunan akibat meningkatnya indeks biaya produksi dan penambahan barang modal, seperti kenaikan harga BBM nonsubsidi, pupuk urea, dan bibit. Skenario terburuknya, para petani yang mengalami gagal panen akan menderita kerugian modal yang sangat besar karena mereka telah mengeluarkan modal kerja yang tidak sedikit untuk menanam padi.

Di sisi lain, El Nino berpotensi meningkatkan garis kemiskinan per kapita per bulan secara signifikan karena pengeluaran masyarakat miskin untuk membeli beras di desa dan di kota diproyeksikan melonjak tajam. Ironisnya, mayoritas pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan justru berpenghasilan minim (Rp 600.000 ke bawah per bulan), sehingga mereka sangat rentan dan berisiko tinggi jatuh ke bawah garis kemiskinan akibat inflasi harga pangan tersebut.

Beban ini dirasakan jauh lebih berat oleh buruh tani di pedesaan. Meskipun desa merupakan daerah penghasil beras, pengeluaran bulanan warga desa untuk membeli beras justru lebih besar daripada warga kota. Hal ini terjadi karena proses pascapanen, pengolahan, dan pengemasan dilakukan di kota, sehingga saat beras kembali ke desa dalam bentuk kemasan, harganya sudah jauh lebih mahal dan memeras daya beli warga miskin setempat.

Ambisi pemerintah dalam menetapkan bentang rawa Papua Selatan sebagai lumbung pangan baru (Proyek Strategis Nasional) kini menghadapi ujian berat di tengah ancaman El Nino 2026. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Pantau Gambut telah mencatat munculnya sedikitnya 1.310 titik panas (hotspot) di wilayah Papua Selatan, dengan sebaran tertinggi di Kabupaten Mappi (1.007 titik), diikuti Merauke, Asmat, dan Boven Digoel. Munculnya titik-titik panas ini menjadi indikator awal yang mengkhawatirkan atas meningkatnya tekanan terhadap ekosistem lahan basah yang paling utuh tersebut.

Sinyal bahaya di Papua Selatan ini mengingatkan pada sejarah kelam pertengahan 1990-an ketika proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar di Kalimantan Tengah memicu bencana hidrologi. Saat itu, pengeringan rawa melalui kanalisasi mengubah gambut basah menjadi lanskap yang sangat mudah terbakar, sehingga saat El Nino kuat melanda pada 1997, api menyebar tanpa terkendali dan kabut asap pekatnya menyelimuti Indonesia serta negara tetangga selama berbulan-bulan. Dampak buruk terburuk terulang kembali pada puncak kebakaran tahun 2015 yang menghanguskan 2,6 juta hektar lahan dan menimbulkan kerugian ekonomi fantastis hingga lebih dari Rp 220 triliun.

Kondisi El Nino 2026 yang kuat diprediksi oleh BMKG dan WMO akan mempercepat proses pengeringan vegetasi, sehingga percikan api kecil dari aktivitas pembukaan lahan dapat dengan cepat berkembang menjadi kebakaran bawah permukaan (ground fire) yang sangat sulit dipadamkan. Kerusakan ekologis ini bersifat jangka panjang; evaluasi satu dekade restorasi menunjukkan bahwa kawasan gambut yang terbakar hampir tidak bisa kembali menjadi hutan alami dan mayoritas hanya berubah menjadi semak belukar atau lahan monokultur.

Meskipun Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) secara administratif melaporkan telah merestorasi sekitar 1,6 juta hektar lahan gambut hingga akhir masa tugasnya, ketahanan ekologis infrastruktur tersebut kini diuji secara ekstrem oleh El Nino 2026. Hasil riset terbaru dari organisasi Pantau Gambut bertajuk "Satu Dekade Restorasi Gambut Indonesia" mengungkapkan fakta mengkhawatirkan bahwa keberhasilan administratif tersebut belum sejalan dengan pemulihan ekologis di lapangan.

Berdasarkan pemantauan fisik di lapangan, sekitar 70 persen infrastruktur sekat kanal yang dibangun untuk membasahi kembali (rewetting) lahan gambut telah mengalami kerusakan. Dampak buruknya, sebanyak 52 persen lokasi intervensi restorasi kedapatan memiliki Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) yang berada di bawah ambang batas aman, yaitu kurang dari 40 sentimeter. Hal ini membuat hamparan gambut yang diklaim telah direstorasi sebenarnya tetap berada dalam kondisi kering dan sangat rentan terbakar.

Kondisi ini menegaskan bahwa sekali jaringan drainase terbentuk pada lahan gambut, proses oksidasi dan penyusutan volume akan terus berjalan, membuat gambut kehilangan kemampuan alaminya dalam menyimpan air. Ketika El Nino 2026 membawa musim kering yang lebih panjang dan intens, infrastruktur yang rusak tersebut gagal menjaga kelembapan bentang hidrologi, memicu potensi kegagalan tata kelola gambut secara menyeluruh yang berujung pada kebakaran hutan yang masif.

Dampak buruk El Nino 2026 tidak hanya melanda wilayah luar Jawa, tetapi juga memukul wilayah padat penduduk seperti Jawa Tengah, di mana kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari hingga awal Juli 2026 melonjak drastis hingga 700 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kasus karhutla ini menyebar luas di berbagai wilayah seperti Sukoharjo, Sragen, Klaten, Blora, Kudus, Semarang, Boyolali, Demak, Pemalang, dan Batang. Puncak kerawanan terjadi pada siang hari antara pukul 09.00 hingga 16.00 WIB saat suhu udara mencapai titik tertinggi.

Kebakaran lahan di ruang terbuka ini dipicu oleh kelalaian aktivitas manusia seperti pembakaran rumput atau sampah di tengah vegetasi yang kering akibat cuaca ekstrem. Dampak terburuknya telah merenggut korban jiwa, seperti kasus tewasnya seorang penjaga lahan tebu berusia 71 tahun dengan luka bakar di Kabupaten Batang, serta hangusnya 4,5 hektar perkebunan tebu di Sragen. Karhutla lokal ini nyata-nyata mengancam keselamatan jiwa, kesehatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian materi bernilai ratusan juta rupiah.

Di sisi lain, musim kemarau ekstrem ini dibarengi dengan ancaman krisis air bersih akut yang melanda ribuan keluarga. Di Kabupaten Klaten, lebih dari 10.000 jiwa terdampak kekeringan, sementara krisis serupa melanda enam kecamatan di Banyumas dan beberapa wilayah di Pemalang, yang memaksa pemerintah daerah setempat menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan hingga akhir November 2026 serta melakukan pasokan air bersih darurat secara masif.