Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$ 444,4 miliar, atau setara Rp 7.999,2 triliun (kurs Rp18.000 per dolar AS) meningkat 2,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan utang luar negeri sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral.
BI menyatakan posisi ULN Indonesia pada Mei 2026 tumbuh 2,1% secara tahunan (year-on-year/yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 yang sebesar 2,0%.
"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Rabu (15/7).
ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 217,3 miliar atau Rp 3.911,4 triliun pada Mei 2026 atau tumbuh 3,7% secara tahunan, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya.
Menurut Ramdan, pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh aliran masuk investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan masih terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang telah jatuh tempo.
"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," ujarnya.
Sebagai bagian dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah paling banyak digunakan untuk membiayai sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22% dari total ULN pemerintah. Selanjutnya, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,6%, jasa pendidikan sebesar 16,2%, konstruksi sebesar 11,5%, serta transportasi dan pergudangansebesar 8,5%.
BI juga mencatat peningkatan utang luar negeri bank sentral didorong oleh naiknya kepemilikan investor nonresiden pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan kebijakan operasi moneter pro-pasar dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global.
Sementara itu, posisi ULN swasta pada Mei 2026 mencapai US$195,9 miliar atau Rp 3.526,2 triliun, masih mengalami kontraksi sebesar 0,1% secara tahunan. Meski demikian, kontraksi tersebut lebih kecil dibandingkan April 2026 yang mencapai 0,5%.
Perbaikan tersebut terutama berasal dari kelompok lembaga keuangan yang kontraksinya menyempit menjadi 0,8%, dari sebelumnya 5% pada April 2026.
Dari sisi sektoral, utang luar negeri swasta masih didominasi oleh industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 79,9% dari total ULN swasta.
Ramdan menyatakan struktur utang luar negeri Indonesia tetap berada pada level yang sehat. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9% pada Mei 2026.
Selain itu, komposisi ULN juga didominasi utang jangka panjang yang mencapai 83,9% dari total utang luar negeri. "Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata Ramdan.
Ia menambahkan, Bank Indonesia bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri agar tetap mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.
"Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan tetap meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian," ujarnya.
