Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KKPD) Angkatan III Tahun 2026.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 25 kepala daerah, terdiri dari 23 bupati dan 2 wali kota yang tampak kompak mengenakan seragam bermotif loreng khas militer.
Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan program ini diadakan untuk memberikan penguatan terhadap kapasitas para pimpinan daerah.
"Untuk memberikan satu penguatan terhadap kapasitas kepemimpinan pemerintahan daerah agar mereka memiliki wawasan kebangsaan, memiliki sikap patriotik, bekerja secara sungguh-sungguh untuk membangun daerahnya dengan kepemimpinan yang kuat dan tangguh," kata Ace di Gedung Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).
Ace mengungkapkan bahwa para peserta tidak hanya diberi pembekalan di dalam negeri. Pada pekan depan, seluruh kepala daerah yang menjadi peserta kursus akan diterbangkan ke Singapura untuk menimba ilmu secara langsung.
"Minggu depan para peserta nanti akan berangkat ke Singapura untuk mendapatkan pendidikan di Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore," jelasnya.
Selama berada di Singapura, fokus utama pendidikan para bupati dan wali kota tersebut adalah pelayanan publik. Mereka akan dibekali materi pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga sistem pemerintahan berbasis digital.
"Mereka nanti akan diberikan beberapa pengetahuan terutama tentang pelayanan publik ya. Misalnya seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian pengelolaan sampah, bagaimana penggunaan digital di dalam sistem pemerintahan, dan juga aspek-aspek yang lain," papar Ace.
Ace juga menjelaskan para kepala daerah itu diwajibkan turun ke lapangan untuk melihat langsung operasional pusat-pusat pelayanan publik di negara tersebut. Pemilihan Singapura sebagai lokasi studi, kata Ace, didasari oleh standar pelayanan negaranya yang sudah teruji dalam hal pelayanan publik.
"Nanti akan melakukan kunjungan lapangan ke pusat-pusat pemerintahan yang selama di Singapura memang memiliki pelayanan kepada masyarakat," pungkas Ace.
“Dan kita tahu bahwa hingga saat ini saya kira Singapura merupakan negara yang memiliki best practices dalam hal pelayanan publik,” sambungnya.
