JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi mengajukan permohonan persetujuan kepada DPR RI untuk mencairkan uang muka senilai Rp4 triliun guna mengamankan lokasi tenda dan layanan Armuzna bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi pada 2027.
Langkah ini diambil menyusul aturan baru Pemerintah Arab Saudi yang memberlakukan tenggat waktu sangat ketat, di mana akses transfer dana ke sistem Nusuk Masar akan ditutup jika pembayaran tidak segera dilakukan.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan permintaan tersebut secara langsung dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Permohonan ini menjadi langkah krusial dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 H/2027 M, mengingat sistem baru yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi menuntut kepastian pembayaran lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
BACA JUGA:Biaya Haji 2027 Terancam Melonjak, Menhaj Jamin Efisiensi Tak Korbankan Kualitas Layanan
Juru Bicara Kemenhaj RI, Maria Assegaff, menjelaskan bahwa percepatan pembayaran ini tidak terlepas dari aturan baru yang jauh lebih ketat dari Pemerintah Arab Saudi.
"Kemenhaj sudah mengajukan uang muka kepada DPR RI dalam agenda Raker hari ini sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 H/2027 M," ungkap Maria Assegaff.
Maria menambahkan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah membuka akses transfer dana ke sistem Nusuk Masar mulai 15 Juli 2026. Jika Indonesia terlambat melakukan pembayaran, konsekuensinya sangat signifikan.
"Tenggat waktu dari Arab Saudi kali ini sangat mendesak dan tidak bisa ditunda. Kalau kita tidak segera bayar, kita bisa kehilangan lokasi tenda di Arafah dan Mina yang sudah kita pakai tahun lalu," tegas Maria.
BACA JUGA:Kabar Gembira! Kemenhaj Usul Jemaah Haji 2027 Cuma Bayar Rp42,8 Juta, Sisanya Ditanggung BPKH
Menurutnya, lokasi tenda yang strategis di Arafah dan Mina menjadi faktor penentu kenyamanan jemaah selama puncak ibadah haji.
Kehilangan posisi yang sudah diperoleh pada tahun sebelumnya berarti jemaah Indonesia harus rela menempati lokasi yang lebih jauh atau kurang strategis, yang tentu akan berdampak pada kualitas pelayanan dan kenyamanan selama menjalankan rangkaian ibadah Armuzna.
"Jadi, demi kenyamanan jemaah, kita harus bergerak cepat mengamankan posisi. Ini bukan sekadar masalah prosedur, tapi tentang bagaimana kita memastikan jemaah mendapatkan layanan terbaik," ujar Maria menekankan urgensi pembayaran.
Total uang muka yang diajukan Kemenhaj mencapai 858,74 juta SAR atau sekitar Rp4 triliun dengan asumsi kurs Rp4.666,67 per Riyal. Nilai yang cukup besar ini mencerminkan skala layanan yang harus diamankan untuk lebih dari 200 ribu jemaah haji Indonesia yang akan berangkat pada 2027 mendatang.
Maria menambahkan bahwa ada peningkatan kualitas layanan yang signifikan untuk jemaah haji Indonesia di tahun 2027. Pemerintah Arab Saudi telah menghapus layanan Paket D dan menaikkan standarnya menjadi Paket C.
- 1
- 2
- »
