Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fenomena sekolah dasar (SD) negeri yang kekurangan murid baru pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Menurut Puan, kondisi tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk menata kembali layanan pendidikan dasar di Indonesia.
"Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional," kata Puan, Rabu (15/7).
Puan menilai, pemerintah perlu terlebih dahulu memetakan penyebab utama munculnya fenomena tersebut sebelum mengambil kebijakan.
Ia meminta dilakukan kajian untuk memastikan apakah minimnya jumlah murid baru merupakan persoalan yang terjadi secara nasional atau hanya kasus di daerah tertentu.
"Apakah memang ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional, atau memang hanya berupa kasuistik di beberapa daerah. Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi," ujarnya.
Belakangan, sejumlah daerah melaporkan banyak SD negeri kesulitan memperoleh murid baru. Di Semarang, misalnya, beberapa SD negeri hanya menerima kurang dari 10 siswa. Kondisi serupa juga terjadi di Solo, Gunungkidul, Temanggung, Sragen, hingga sejumlah daerah lain.
Di media sosial, beredar pula video pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang memperlihatkan ruang kelas hanya diisi satu hingga beberapa murid baru.
Puan mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru memilih solusi berupa penutupan atau penggabungan sekolah apabila persoalan tersebut ternyata bersifat nasional.
Menurutnya, negara tetap berkewajiban menjamin setiap anak memperoleh akses pendidikan dasar yang mudah dijangkau dan berkualitas.
Ia menilai fenomena sekolah kekurangan murid dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari penurunan angka kelahiran, perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai perkembangan permukiman, hingga bergesernya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.
Karena itu, Puan meminta pemerintah menyusun peta kebutuhan satuan pendidikan berbasis data kependudukan dan perkembangan wilayah sebagai dasar dalam menentukan kebijakan.
"Pemerintah perlu segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan, berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, dan proyeksi penduduk sedikitnya untuk sepuluh tahun ke depan," katanya.
Puan menambahkan, jika penggabungan sekolah menjadi pilihan terakhir, pemerintah harus memastikan hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terlindungi. Menurutnya, kebijakan tersebut harus disertai penyediaan transportasi sekolah, waktu tempuh yang layak, kesiapan sekolah penerima, serta jaminan agar tidak ada anak yang putus sekolah.
Selain itu, ia mendorong sekolah negeri melakukan pembenahan kualitas layanan, mulai dari peningkatan mutu pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, peningkatan kompetensi guru, hingga memperkuat komunikasi dengan orang tua.
"DPR akan mengawal penataan sekolah dasar ini sebagai bagian dari reformasi layanan pendidikan, bukan sekadar agenda pengurangan jumlah satuan pendidikan. Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak sekolah yang digabung, melainkan apakah setiap anak tetap memiliki akses yang mudah dan memperoleh pendidikan dasar dengan mutu yang lebih baik," pungkasnya.
