Jakarta: Pemerintah menyiapkan 15 ribu rumah layak huni untuk warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), serta kawasan perbatasan negara. Langkah ini sebagai bentuk percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan perbatasan negara.
"Program BSPS bukan hanya menghadirkan rumah yang layak bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat di kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara," ujar Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Makhruzi Rahman, dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Juli 2026.
Hal tersebut disampaikan Makhruzi dalam forum koordinasi bersama Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI serta perwakilan 40 pemerintah kabupaten/kota perbatasan secara daring, Selasa, 14 Juli 2026.
Dia menjelaskan program tersebut menjangkau 40 kabupaten/kota yang berbatasan dengan tujuh negara tetangga maupun laut lepas. Menurut dia, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga harus menyentuh peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang sehat, aman, dan nyaman.
Makhruzi menerangkan pelaksanaan Program BSPS diawali dengan penyusunan data calon penerima berdasarkan basis data By Name By Address (BNBA) yang dihimpun BNPP. Data itu diusulkan melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan untuk diverifikasi Kementerian PKP sebelum penetapan penerima bantuan.
Dia menambahkan penentuan alokasi bantuan mempertimbangkan sejumlah indikator, di antaranya jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat ketimpangan (gini ratio), indeks kedalaman kemiskinan, jumlah keluarga desil 1–4 yang masih menempati rumah tidak layak huni, serta komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan perumahan.
Forum koordinasi bersama Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI serta perwakilan 40 pemerintah kabupaten/kota perbatasan secara daring. Dok. Istimewa
Menurut Makhruzi, tahapan pelaksanaan Program BSPS mencakup penetapan lokasi penerima, verifikasi lapangan, penyiapan masyarakat, penyusunan proposal, penetapan calon penerima bantuan, hingga pelaksanaan pembangunan rumah secara bertahap mulai dari pembelian material, pekerjaan fisik, pembayaran upah kerja, sampai pembangunan mencapai 100 persen.
"Seluruh proses pelaksanaan Program BSPS diawasi oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola Perumahan dan Permukiman bersama Inspektorat Jenderal. Apabila diperlukan, pengawasan juga dapat melibatkan aparat penegak hukum guna memastikan program berjalan secara akuntabel," kata Makhruzi.
Makhruzi mengungkap BNPP sebelumnya mengusulkan 36.999 rumah melalui data BNBA kepada Kementerian PKP. Berdasarkan perkembangan verifikasi hingga 14 Juli 2026, sebanyak 7.992 usulan masih dalam proses verifikasi lapangan, 3.856 usulan telah dinyatakan memenuhi persyaratan, serta 2.616 usulan belum memenuhi persyaratan.
Sementara itu, 324 usulan telah memasuki tahap penetapan penerima bantuan dan terdapat 24 usulan pengganti. Dia menegaskan data tersebut masih bersifat dinamis dan akan diperbarui sesuai hasil verifikasi di lapangan.
Baca Juga :
Mendagri Tito Dorong Penguatan BNPP untuk Percepat Pembangunan Perbatasan"Kondisi geografis di kawasan perbatasan memang menghadirkan tantangan tersendiri. Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta Kementerian PKP agar seluruh proses verifikasi, pendampingan, dan pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif," ujar Makhruzi.
Sebagai langkah percepatan, lanjut Makhruzi, BNPP telah menyampaikan surat kepada 40 pemerintah kabupaten/kota penerima Program BSPS untuk meminta dukungan penugasan pejabat maupun staf daerah dalam pelaksanaan verifikasi lapangan bersama tim verifikator Kementerian PKP.
Sementara itu, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Kementerian PKP, Agus Wahidin, mengatakan alokasi Program BSPS pada 2026 menjadi yang terbesar sejak program tersebut mulai dilaksanakan pada 2015.
"Tahun ini merupakan alokasi terbesar sepanjang sejarah Program BSPS, yaitu sebanyak 400.000 unit secara nasional. Di dalamnya terdapat alokasi khusus, salah satunya untuk kawasan perbatasan, sehingga kita harus memastikan pelaksanaannya berjalan optimal," ujar Agus.
Dia menegaskan keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah hingga tingkat desa. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah, mulai dari dinas yang membidangi perumahan, camat, hingga kepala desa, perlu memahami mekanisme Program BSPS agar proses percepatan dapat terlaksana secara efektif.
Agus menjelaskan identifikasi rumah tidak layak huni dapat dilakukan melalui tiga indikator sederhana yang dikenal dengan konsep Aladin, yaitu Atap, Lantai, dan Dinding.
Menurut dia, kondisi atap yang membahayakan, lantai yang belum beralas, serta dinding yang tidak memenuhi standar struktur merupakan indikator utama rumah yang layak diprioritaskan menerima bantuan.
"Selama rumah tersebut memenuhi kriteria tidak layak huni dan tidak berada di atas lahan yang dilarang, maka prosesnya harus dipermudah. Prinsipnya, Program BSPS hadir untuk membantu masyarakat memperoleh rumah yang lebih layak," jelas Agus.
Forum percepatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama BNPP RI dan Kementerian PKP RI untuk memastikan Program BSPS dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan di kawasan perbatasan.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan semakin banyak keluarga di beranda terdepan Indonesia yang dapat menikmati hunian layak sekaligus merasakan kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
