Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengusulkan agar Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memasang sensor ketinggian sehingga insiden jembatan penyebrangan orang (JPO) yang roboh akibat tertabrak truk di Tendean tidak terulang kembali.
"Dishub DKI Jakarta perlu memperbanyak titik pemeriksaan muatan (jembatan timbang portable) serta memasang portal sensor ketinggian di jalur-jalur krusial sebelum kendaraan memasuki area yang memiliki JPO berplafon rendah," ungkap Ahmad di Jakarta, Rabu.
Selain itu, dia juga menghimbau agar Dishub DKI melakukan pengetatan patroli pada jam-jam rawan dengan meningkatkan frekuensi patroli gabungan pada waktu transisi pergantian jam operasional kendaraan berat untuk mengantisipasi truk-truk yang mencuri start masuk ke dalam kota.
Lebih lanjut, dia menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi rute angkutan barang dengan meninjau kembali peta rute logistik dan angkutan barang di Jakarta sehingga kendaraan bermuatan besar tidak dipaksakan melewati jalanan padat penduduk dengan ruang vertikal yang terbatas.
"JPO dirancang untuk menyelamatkan nyawa pejalan kaki, bukan untuk dirobohkan oleh kelalaian armada angkutan yang egois. Pemprov DKI harus memastikan setiap pengusaha logistik mematuhi spesifikasi kendaraan dan waktu melintas yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama," tegas Achmad.
Dia pun menegaskan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal proses evaluasi kelayakan infrastruktur jalan dan penegakan aturan lalu lintas agar hak-hak warga Jakarta untuk mendapatkan fasilitas publik yang aman dan bebas macet dapat terpenuhi.
Baca juga: DPRD DKI minta aturan dan pengawasan kendaraan berat diperketat
Baca juga: Soal JPO di Tendean, Dinas Bina Marga diskusikan pertanggungjawaban
Baca juga: DKI alami kerugian miliaran rupiah imbas JPO Tendean ditabrak truk
"Dishub DKI Jakarta perlu memperbanyak titik pemeriksaan muatan (jembatan timbang portable) serta memasang portal sensor ketinggian di jalur-jalur krusial sebelum kendaraan memasuki area yang memiliki JPO berplafon rendah," ungkap Ahmad di Jakarta, Rabu.
Selain itu, dia juga menghimbau agar Dishub DKI melakukan pengetatan patroli pada jam-jam rawan dengan meningkatkan frekuensi patroli gabungan pada waktu transisi pergantian jam operasional kendaraan berat untuk mengantisipasi truk-truk yang mencuri start masuk ke dalam kota.
Lebih lanjut, dia menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi rute angkutan barang dengan meninjau kembali peta rute logistik dan angkutan barang di Jakarta sehingga kendaraan bermuatan besar tidak dipaksakan melewati jalanan padat penduduk dengan ruang vertikal yang terbatas.
"JPO dirancang untuk menyelamatkan nyawa pejalan kaki, bukan untuk dirobohkan oleh kelalaian armada angkutan yang egois. Pemprov DKI harus memastikan setiap pengusaha logistik mematuhi spesifikasi kendaraan dan waktu melintas yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama," tegas Achmad.
Dia pun menegaskan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal proses evaluasi kelayakan infrastruktur jalan dan penegakan aturan lalu lintas agar hak-hak warga Jakarta untuk mendapatkan fasilitas publik yang aman dan bebas macet dapat terpenuhi.
Baca juga: DPRD DKI minta aturan dan pengawasan kendaraan berat diperketat
Baca juga: Soal JPO di Tendean, Dinas Bina Marga diskusikan pertanggungjawaban
Baca juga: DKI alami kerugian miliaran rupiah imbas JPO Tendean ditabrak truk
