Terkini, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Makassar yang digelar secara daring, Selasa (15/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Aliyah menyampaikan penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ia mengikuti rapat melalui Zoom Meeting didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, jajaran Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Penyampaian Ranperda tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam penjelasan yang dibacakannya, Aliyah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2025 telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan dilengkapi dengan seluruh komponen laporan keuangan, mulai dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas hingga Catatan atas Laporan Keuangan yang telah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK.
Secara umum, realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp4,77 triliun atau 98,87 persen dari target sebesar Rp4,83 triliun.
Sementara realisasi belanja daerah tercatat Rp4,30 triliun atau 85,10 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan.
Dari Laporan Operasional (LO), pendapatan daerah mencapai Rp6,18 triliun dengan beban operasional sebesar Rp4,38 triliun.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Makassar membukukan surplus operasional sebesar Rp1,74 triliun.
Sementara itu, Laporan Arus Kas menunjukkan saldo kas daerah meningkat menjadi sekitar Rp700,02 miliar pada akhir Tahun Anggaran 2025.
Adapun dalam neraca pemerintah daerah per 31 Desember 2025, total aset Kota Makassar tercatat sebesar Rp35,82 triliun dengan nilai ekuitas mencapai Rp35,69 triliun.
“Capaian tersebut menunjukkan kondisi keuangan daerah yang tetap terjaga dan dikelola secara akuntabel,” ujar Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.
Aliyah juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Selatan.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar atas sinergi, dukungan, dan kerja sama yang telah terjalin selama proses pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah Kota Makassar berharap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera memperoleh persetujuan DPRD sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang semakin berkualitas,” kata Aliyah.
Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD Kota Makassar sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
