JAKARTA, DISWAY.ID — Pada tahun 2025, pemerintah mencatat telah terjadi peningkatan dan perbaikan pada berbagai indikator kinerja tata kelola, baik global maupun nasional.
Berbagai pengakuan di tingkat global juga tercermin pada meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat nasional.
Hal ini tidak terlepas dari kontribusi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam mengawal berbagai agenda reformasi birokrasi.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, berbagai indikator strategis nasional menunjukkan tren yang terus membaik.
BACA JUGA:Perkuat Integrasi dan Integritas, Wamen PANRB, Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Ketua Ombudsman Tinjau MPP
Indikator tersebut mulai dari Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hingga Indeks Pelayanan Publik.
“Peningkatan tersebut didukung oleh semakin luasnya implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital, sehingga layanan pemerintah menjadi semakin terintegrasi, efektif, dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A 2025 di Jakarta, Rabu 15 Juli 2026.
Pada skala global, perbaikan terjadi pada beberapa indikator. Perbaikan tersebut antara lain Government Effectiveness World Bank, Electronic Government Development Index Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Digital Government Index Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat kedua di Asia Tenggara.
BACA JUGA:Menteri PANRB: Transformasi Birokrasi Harus Hadirkan Kepastian Hukum
Menteri Rini mengatakan bahwa dalam mengawal reformasi birokrasi, Kementerian PANRB memiliki posisi strategis pada sistem pemerintahan Kabinet Merah Putih. Kementerian PANRB juga memiliki tiga peran strategis dalam menjalankan tugas ini.
“Pertama, sebagai regulator dan pembina tata kelola pemerintahan. Kedua, sebagai bagian dari Strategic Diamond Presiden yang memastikan birokrasi mampu mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional. Ketiga, mendukung proses aksesi Indonesia ke dalam OECD,” jelasnya.
Dalam konteks pemanfaatan anggaran tahun 2025, Kementerian PANRB juga telah menghasilkan beberapa pencapaian yang signifikan.
BACA JUGA:Kementerian PANRB Percepat Transformasi Digital Bansos, Siap Beroperasi Secara Nasional
Dengan anggaran efektif sebesar Rp314 miliar dan capaian realisasi anggaran lebih dari 97,98 persen, Kementerian PANRB berhasil mencapai tujuh capaian strategis.
Capaian tersebut pertama yaitu menguatnya tata kelola Program Prioritas Presiden melalui implementasi Reformasi Birokrasi Tematik dan penyusunan proses bisnis.
- 1
- 2
- »
