Prabowo Instruksikan Seluruh Kementerian Bantu BGN untuk Benahi MBG

kompas.com
5 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga agar membantu Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Buat kami sebagai pimpinan BGN tuh yang paling senang tuh, apa perintah beliau kepada seluruh kementerian bantu pimpinan BGN untuk membenahi ini karena kami tahu ini tidak mudah karena melibatkan jutaan penerima manfaat," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai rapat bersama Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut dia, Kepala Negara juga meminta agar program MBG diefisienkan bagi penerima manfaat yang membutuhkan.

Baca juga: Besok, Prabowo Akan Resmikan Groundbreaking Proyek Blok Masela

Salah satunya, Prabowo meminta agar masyarakat yang masuk golongan mampu dicoret dari daftar penerima MBG.

"Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan," sambung dia.

Bahkan, menurut Agustina, Prabowo juga mempersilakan BGN untuk kembali mengkaji nominal harga dalam satu porsi MBG.

"Apakah 15.000 itu memang juga cukup? Silakan kaji. Jika memang tidak cukup berapa angkanya? Itu pesan-pesan secara umum lah," ucapnya.

Baca juga: Massa Berdemo di Depan Kejagung Tuntut MBG Dihentikan dan BGN Dibubarkan

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga meminta BGN mengkaji penerima manfaat MBG selama satu bulan ke depan.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

BGN juga diminta menata Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG agar sesuai standar.

"Penataan SPPG, itu juga beliau bilang silakan dikaji, silakan dilihat yang memang secara kualitas memenuhi standar dan sebagainya, itu silakan dilakukan koordinasi dengan pihak kementerian Kemenkeu dan sebagainya," ungkapnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Penjualan tiket awal GP Indonesia habis, ITDC sebut raup Rp 2,4 miliar
• 16 jam laluantaranews.com
thumb
Kejagung Bentuk Tim Khusus Usai Terbitkan 3 Sprindik Kasus Korupsi Hingga TPPU: Ada 9 Orang, Tak Resisten
• 8 jam lalutvonenews.com
thumb
Lakukan 6 Kebiasaan Ini Sebelum Tidur, Tubuh Lebih Sehat dan Bangun Lebih Segar
• 8 jam laluintipseleb.com
thumb
Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah, AKRA & ANTM Cs Tetap Perkasa
• 10 jam lalubisnis.com
thumb
BPN Soal Kasus Mbah Lanjar: Tanah Beralih Nama 2010-2011, Diagunkan 2015 & 2017
• 6 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.