Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia untuk diproses sebagai usul inisiatif DPR. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7).
Persetujuan diberikan setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dan menyatakan sepakat terhadap hasil penyusunan RUU tersebut.
"Apakah hasil penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" tanya Ketua Baleg DPR Bob Hasan saat memimpin rapat.
Seluruh peserta rapat kemudian menyatakan setuju. Bob Hasan selanjutnya mengetuk palu sebagai tanda pengesahan keputusan.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Satu Data Indonesia, Sturman Panjaitan, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan sejak April hingga Juli 2026.
Menurut Sturman, Panja telah menggelar 14 kali rapat untuk menyusun dan menyempurnakan substansi RUU.
"Berdasarkan aspek teknis, perumusan, dan substansi Rancangan Undang-Undang, Panja berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia dapat diajukan sebagai Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI," kata Sturman.
Ia menilai naskah RUU tersebut telah memenuhi aspek teknis penyusunan maupun substansi sehingga layak dibawa ke tahap berikutnya dalam proses legislasi.
Setelah pengambilan keputusan, Baleg juga menyepakati penandatanganan draf RUU Satu Data Indonesia sebagai bagian dari rangkaian akhir pembahasan sebelum disampaikan sebagai usul inisiatif DPR.
