JAKARTA, KOMPAS - Sempat menyatakan status Febrie Adriansyah sebagai saksi, Kejaksaan Agung kemudian menegaskan bahwa status bekas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu masih sebagai tersangka. Febrie pun disebut masih berada di Indonesia dan siap untuk diperiksa kapan saja.
Dalam jumpa pers pada Rabu (15/7/2026) siang, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengatakan bahwa Kejagung telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru. Saat itu, Kejagung menyatakan bahwa dalam surat perintah penyidikan umum itu, bekas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah masih berstatus sebagai saksi.
Namun, pada Rabu malam, melalui sebuah keterangan tertulis, Anang menyatakan bahwa status Febrie Adriansyah masih tersangka. "Hal itu didasari oleh penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh Penyidik Kortastipikor Polri," tegasnya.
Sebelum menyerahkan penanganan kasus itu ke Kejagung, Sabtu (11/7/2026) Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Inspektur Jenderal Totok Suharyanto menyatakan bahwa penyidik Polri menetapkan Febrie dan Don Ritto (DR) sebagai tersangka. Pernyataan itu disampaikan dalam jumpa pers bersama jajaran Kejagung dan Komisi III DPR di gedung Kejagung, Jakarta.
Menindaklanjuti penyerahan itu, kata Anang, Kejagung telah menerbitkan tiga sprindik perkara dugaan korupsi dan pencucian uang. Ketiga sprindik itu bernomor 43 untuk perkara terkait PT Krakatau Steel, nomor 44 untuk perkara PLTU PLN yang menjadi penyebab pemadaman listrik di sebagian Sumatera, dan nomor 45 untuk kasus PT Asabri.
Perihal dasar hukum penyerahan administrasi penyidikan dari penyidik kepolisian ke kejaksaan, menurut Anang, sudah sesuai karena ada dasar hukumnya. Menurut dia, hal serupa pernag terjadi sebelunya, semisal pada penyidikan perkara terkait PT Asabri.
"Semenjak diterbitkannya sprindik tersebut, maka segala tindakan pro justitia sudah beralih ke penyidik Kejaksaan Agung. Dan, dalam pelaksanaannya, kita tetap bersinergi dengan penyidik Polri dan kita juga berkolaborasi dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi,” terang Anang dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Selain itu, Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan sembilan orang untuk menanganani perkara tersebut. Sebagian besar anggota tim pernah bertugas di KPK. Mereka adalah Agus Salim, Muhibuddin, Chatarina Muliana Girsang, Riyono, Agus Sahat, Irene Putri, Renaldi, Z Tadong Alo, dan Hari Wibowo.
Menurut Anang, Febrie Adriansyah bersikap kooperatif. Anang mengklaim, Febrie ada dan tinggal diperiksa kapan saja. "Saya yakin beliau masih ada di Indonesia," ujarnya.
Terkait penetapan tersangka Febrie Adriansyah, Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform Bhatara Ibnu Reza berpandangan, seharusnya Kejagung segera mengambil langkah preventif dalam menangani perkara megakorupsi tersebut sebagaimana biasa dilakukan ketika menangani perkara korupsi sebelumnya. Menurut Bhatara, tidak ditahannya Febrie Adriansyah dengan segera dapat menimbulkan kesan tebang pilih Kejagung terhadap tersangka kasus tindak pidana korupsi.
"Terlebih, kemungkinan pemeriksaan mantan orang nomor satu di jajaran pidana khusus di Kejaksaan ini tentunya sedikit banyak akan diduga memengaruhi para penyidik yang dahulu merupakan bawahannya," kata Bhatara.
Terpisah, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menilai, kasus yang menjerat bekas Jampidsus Febrie Adriansyah merupakan megakasus korupsi. Selain mendesak pengusutan tuntas, ia juga mendorong agar ST Burhanuddin mundur dari jabatan Jaksa Agung sebagai pertanggungjawaban politik dan moral.
”Jaksa Agung saat ini, ST Burhanuddin, mustahil tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Jampidsus. Karena itulah sudah sepantasnya Jaksa Agung segera mengajukan pengunduran diri kepada Presiden sebagai bentuk tanggung jawab politik dan kelembagaan,” kata Marzuki saat berbicara dalam diskusi publik bertema ”(Mega) Korupsi dan Pemberantas Korupsi”.
Diskusi digelar oleh Forum Intelektual Antar Korupsi (FIAD) di Gedung Sekolah Pascasarjana Program Studi Pembangunan Berkelanjutan (PSBB), Salemba, kemarin.
