Pantau - BPJS Kesehatan menyusun rencana strategis yang berorientasi pada keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai respons atas rasio klaim program yang telah mencapai 108 persen sehingga menunjukkan meningkatnya tantangan dalam pembiayaan program.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan transformasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, perluasan kepesertaan, dan kesehatan finansial program.
Ia mengungkapkan, "Salah satu upaya yang akan didorong adalah integrasi kepesertaan Program JKN dengan layanan publik, disertai pengembangan layanan non tatap muka melalui pemanfaatan teknologi digital agar akses layanan semakin mudah dan efisien,"
Strategi Perkuat Pendanaan dan LayananBPJS Kesehatan menyatakan berbagai kebijakan yang akan dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek operasional.
Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat fondasi finansial program sekaligus meningkatkan kualitas layanan.
BPJS Kesehatan menilai masih terdapat potensi untuk memperkuat pendanaan program melalui peningkatan kepatuhan peserta dan perluasan cakupan kepesertaan.
Lembaga tersebut juga berharap adanya dukungan kebijakan melalui regulasi baru yang dapat memperkuat keberlanjutan Program JKN sehingga manfaatnya terus dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Dalam peringatan HUT ke-58, BPJS Kesehatan merefleksikan perjalanan penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia yang terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas layanan bagi peserta JKN.
Saat ini jumlah peserta Program JKN telah mencapai 285 juta jiwa.
Prihati mengatakan, "Hingga saat ini, Program JKN telah menjadi salah satu program strategis nasional yang memberikan perlindungan kesehatan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Berbagai upaya penyempurnaan telah dilakukan,"
Menurut Prihati, perjalanan panjang penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia menunjukkan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk menjaga keberlangsungan program.
Ia menambahkan berbagai capaian yang diraih merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan sehingga akses layanan kesehatan bagi masyarakat tetap terjaga.
Pemerintah Tekankan Pentingnya KolaborasiKepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyampaikan Program JKN merupakan pilar utama kesehatan masyarakat yang sejalan dengan visi pembangunan kesehatan nasional dan Asta Cita Presiden.
Dudung mengatakan BPJS Kesehatan berkontribusi pada empat program kolaboratif prioritas pemerintah, di antaranya pemantauan kesehatan siswa, pemantauan kesehatan petugas SPPG, serta pengiriman tenaga kesehatan ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Ia mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi bersama, mulai dari keberlanjutan pendanaan jaminan sosial, kepatuhan peserta, hingga sinergi dengan fasilitas kesehatan.
Dudung menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan Program JKN sekaligus meningkatkan kualitas layanannya.
