JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI-Perjuangan, Selly Andriany Gantina menyoroti adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meminta agar Kementerian Sosial (Kemensos) mengembalikan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp 2 triliun.
"Saya jujur sangat terhenyak pada saat ada laporan catatan dari BPK yang menyampaikan bahwa harus ada pengembalian angka sebesar Rp 2 triliun, ini bukan angka kecil pimpinan," kata Selly dalam rapat kerja bersama Kemensos, Rabu (15/7/2026).
Dia mempertanyakan apa kesalahan yang dibuat Kemensos sehingga muncul angka triliunan rupiah untuk dikembalikan kepada negara.
Baca juga: Anak Sayuti Melik Dibawa ke STPL Bekasi, Mensos: Kita Didampingi, Nanti Akan Dibantu
Selly mengatakan, proses pengembalian dalam catatan BPK pun belum tertib dari alokasi anggaran belanja Bansos Rp 2 triliun untuk tahun 2024, dan tahun 2025 terdapat angka Rp 574 miliar.
"Rekomendasinya (dari BPK), menginstruksikan masing-masing PPK Bansos lebih cepat melakukan perhitungan penyaluran Bansos. Nah artinya di sini juga kami menyatakan bahwa kalau ada potensi seperti ini, kita kan menyayangkan kalau ada keterlambatan, maka ada bank Himbara (Himpunan Bank Negara), yang perlu diberikan sanksi," ucap Selly.
Dalam rapat yang sama, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, catatan dari BPK tersebut berasal dari dua masalah, yakni exclusion error dan inclusion error akibat penggunaan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca juga: Mensos Ungkap Alasan Dinsos Baru Jemput Anak Sayuti Melik yang Sakit-sakitan di Kontrakan
"Di situ ada inclusion error dan exclusion error yang cukup besar," katanya.
Pengertian umum dari error ini adalah ada orang yang sebelumnya mendapat bansos dari data terdahulu menjadi tidak dapat, dan pembaruan orang yang tidak dapat bansos menjadi dapat perlu proses pembukaan rekening secara kolektif.
Karena pembukaan rekening kolektif ini membutuhkan waktu berbulan-bulan sehingga banyak bansos yang tidak bisa disalurkan tepat waktu pada triwulan pertama.
Selain itu, ada juga masalah gagal salur yang sebelumnya ditetapkan namun ketika diproses terjadi kegagalan karena berbagai alasan.
Baca juga: Mensos Dukung Sutan Takdir Alisjahbana Jadi Pahlawan Nasional
"Alamatnya kadang tidak ada, sudah pindah tempat, sehingga tidak bisa diterima," katanya.
Sebab itu, dalam gagal salur, uang dikembalikan ke kas negara, selain itu bansos yang tidak dibelanjakan oleh penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang ada akan dikembalikan juga ke kas negara.
Dalam rapat itu, Gus Ipul memastikan catatan pengembalian itu sudah dipastikan telah kembali ke kas negara.
"Sudah kembali (ke kas negara)," katanya.
Baca juga: Anak Sayuti Melik Dibawa ke STPL Bekasi, Mensos: Kita Didampingi, Nanti Akan Dibantu
Pengembalian tersebut, kata Gus Ipul, otomatis berlaku ketika belanja bansos sudah melewati 105 hari di Bank Himbara.
Selain itu, Gus Ipul menyebut telah mengantisipasi keterlambatan akibat pembukaan rekening kolektif agar penyaluran bansos tidak terlambat. Salah satunya melewati PT Pos.
Namun demikian, konsekuensi penggunaan PT Pos harus ada biaya tambahan.
"Kalau burekol lewat himbara kita tidak terbebani biaya," ucapnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
