Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mendorong penguatan BPJS Kesehatan melalui berbagai dukungan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045, dalam rangka HUT ke-58 BPJS Kesehatan.
"Dengan memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan, kita sedang memperkuat fondasi untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan melapangkan jalan menuju pencapaian visi besar kita bersama, yaitu Indonesia Emas 2045," ujar Dudung dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Kamis.
Dudung yang memberikan pidato kunci pada acara Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (15/7), mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Menurut dia, penguatan BPJS Kesehatan telah menjadi program prioritas nasional yang tercantum dalam visi dan misi Presiden sekaligus bagian dari implementasi Astacita keempat.
Baca juga: BPJS Kesehatan susun strategi respons rasio klaim JKN 108 persen
Dudung mengapresiasi capaian BPJS Kesehatan yang telah memberikan perlindungan kepada lebih dari 285 juta jiwa atau hampir seluruh penduduk Indonesia.
Selain itu, layanan JKN juga terus diperluas hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat (DBTFK).
Dia menyebut perluasan layanan tersebut dilakukan melalui kerja sama rumah sakit apung, pengiriman dokter dan tenaga medis, serta penyediaan virtual office layanan peserta (VIOLA) dalam Program LANURI yang telah menjangkau 3.839 desa.
Kepala Staf Kepresidenan juga mengapresiasi sejumlah inovasi BPJS Kesehatan yang mendukung program prioritas pemerintah, antara lain optimalisasi aplikasi P-Care untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Siswa Sehat Sekolah Rakyat, pengembangan Desa Sehat JKN bersama Koperasi Desa Merah Putih, serta Program Prolanis Muda untuk menekan risiko penyakit kronis pada peserta berusia di bawah 45 tahun.
Meski demikian, Dudung mengingatkan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi bersama, mulai dari keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, tingkat kepatuhan peserta, hingga komitmen fasilitas kesehatan dalam menjalankan program JKN.
Baca juga: BPJS Kesehatan luncurkan Lanuri serentak di 558 titik di Indonesia
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan rasio klaim Program JKN saat ini telah mencapai 108 persen sehingga mencerminkan tingginya beban pembiayaan kesehatan yang ditanggung lembaga tersebut.
"Jika perusahaan asuransi swasta mungkin melakukan repricing jika klaim sudah menyentuh 95 persen demi menjaga keberlanjutan bisnisnya. Kami sangat berharap dukungan kebijakan melalui regulasi baru dapat memperkuat keberlanjutan finansial Program JKN ini dalam jangka panjang," kata Prihati.
BPJS Kesehatan, kata Prihati, telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan kepesertaan, memperkuat pendanaan, serta mempercepat transformasi layanan berbasis digital.
Upaya itu juga mencakup integrasi kepesertaan JKN dengan layanan publik lain dan pengembangan layanan non-tatap muka agar akses masyarakat semakin mudah.
Baca juga: BPJS Kesehatan optimalkan LANURI untuk reaktivasi PBI JKN
Baca juga: BPJS Kesehatan gandeng KDMP maksimalkan layanan di 3T
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan berangkatkan kapal RSKKA ke kepulauan
"Dengan memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan, kita sedang memperkuat fondasi untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan melapangkan jalan menuju pencapaian visi besar kita bersama, yaitu Indonesia Emas 2045," ujar Dudung dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Kamis.
Dudung yang memberikan pidato kunci pada acara Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (15/7), mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Menurut dia, penguatan BPJS Kesehatan telah menjadi program prioritas nasional yang tercantum dalam visi dan misi Presiden sekaligus bagian dari implementasi Astacita keempat.
Baca juga: BPJS Kesehatan susun strategi respons rasio klaim JKN 108 persen
Dudung mengapresiasi capaian BPJS Kesehatan yang telah memberikan perlindungan kepada lebih dari 285 juta jiwa atau hampir seluruh penduduk Indonesia.
Selain itu, layanan JKN juga terus diperluas hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat (DBTFK).
Dia menyebut perluasan layanan tersebut dilakukan melalui kerja sama rumah sakit apung, pengiriman dokter dan tenaga medis, serta penyediaan virtual office layanan peserta (VIOLA) dalam Program LANURI yang telah menjangkau 3.839 desa.
Kepala Staf Kepresidenan juga mengapresiasi sejumlah inovasi BPJS Kesehatan yang mendukung program prioritas pemerintah, antara lain optimalisasi aplikasi P-Care untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Siswa Sehat Sekolah Rakyat, pengembangan Desa Sehat JKN bersama Koperasi Desa Merah Putih, serta Program Prolanis Muda untuk menekan risiko penyakit kronis pada peserta berusia di bawah 45 tahun.
Meski demikian, Dudung mengingatkan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi bersama, mulai dari keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, tingkat kepatuhan peserta, hingga komitmen fasilitas kesehatan dalam menjalankan program JKN.
Baca juga: BPJS Kesehatan luncurkan Lanuri serentak di 558 titik di Indonesia
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan rasio klaim Program JKN saat ini telah mencapai 108 persen sehingga mencerminkan tingginya beban pembiayaan kesehatan yang ditanggung lembaga tersebut.
"Jika perusahaan asuransi swasta mungkin melakukan repricing jika klaim sudah menyentuh 95 persen demi menjaga keberlanjutan bisnisnya. Kami sangat berharap dukungan kebijakan melalui regulasi baru dapat memperkuat keberlanjutan finansial Program JKN ini dalam jangka panjang," kata Prihati.
BPJS Kesehatan, kata Prihati, telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan kepesertaan, memperkuat pendanaan, serta mempercepat transformasi layanan berbasis digital.
Upaya itu juga mencakup integrasi kepesertaan JKN dengan layanan publik lain dan pengembangan layanan non-tatap muka agar akses masyarakat semakin mudah.
Baca juga: BPJS Kesehatan optimalkan LANURI untuk reaktivasi PBI JKN
Baca juga: BPJS Kesehatan gandeng KDMP maksimalkan layanan di 3T
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan berangkatkan kapal RSKKA ke kepulauan
