JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut ada 1.600 lebih pendamping bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) rangkap pekerjaan atau double job.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (15/7/2026).
"Temuan BPK itu ada 1.600 lebih (pendamping PKH rangkap pekerjaan), pada saat mereka sebelum menjadi (ASN) P3K, jadi mereka masih honorer," kata Gus Ipul.
Baca juga: Penjelasan Mensos Soal Catatan BPK Minta Kembalikan Uang Bansos Rp 2 Triliun
Dia mengatakan, dari temuan tersebut, Kemensos kemudian melakukan verifikasi.
Dalam verifikasi, terdapat sekitar 800 pendamping PKH terverifikasi rangkap pekerjaan, sisanya tidak terverifikasi.
"Yang 800 itu, ada 100 sekian yang (pelanggaran) berat, karena dia jamnya utuh (rangkap pekerjaan penuh), ada sebagian lagi dia enggak kerja penuh tapi freelance atau beberapa waktu, sehingga tidak mengurangi jam kerja dia sebagai pendamping," imbuhnya.
Baca juga: Komisi VIII Soroti Temuan BPK yang Minta Kemensos Kembalikan Duit Bansos Rp 2 Triliun
Minta kembalikan gaji
Gus Ipul menjelaskan, petugas PKH yang rangkap pekerjaan kemudian mengganggu jam kerja sebagai pendamping diminta untuk mengembalikan uang gaji.
"Kalau mengurangi jam kerja mereka sebagai pendamping, ini yang sekarang lagi diproses untuk dikembalikan uangnya," ucap Gus Ipul.
Dia menjelaskan, tindak lanjut terkait petugas PKH double job ini berjalan dengan baik.
Karena selain dikerjakan Kemensos, juga dipantau langsung oleh BPK.
Baca juga: Penjelasan Mensos Soal Catatan BPK Minta Kembalikan Uang Bansos Rp 2 Triliun
"Ini ada data perinci, nanti akan bisa dilihat di dalam action plan kami," tandasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
