BANDUNG, KOMPAS — Minimnya jumlah siswa pada tahun ajaran baru melanda ribuan sekolah swasta di Jawa Barat. Di Kota Bandung, misalnya, ada SMA swasta yang hingga kini baru menerima dua siswa baru.
Kondisi tersebut terlihat di SMA Al Kenzie yang berlokasi di Jalan Margacinta, Kelurahan Cijaura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung.
Berdasarkan pantauan Kompas, Kamis (16/7/2026), hanya dua siswa baru yang mendaftar di SMA Al Kenzie. Meski jumlahnya sangat sedikit, keduanya tetap mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Penanggung Jawab SMA Al Kenzie Asep Rofiq mengatakan, jumlah peserta didik baru tahun ini turun drastis. Padahal, sekolah menargetkan menerima 50 siswa yang akan dibagi ke dalam dua rombongan belajar.
Menurut Asep, sebanyak 32 calon siswa yang semula telah terdaftar melalui program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) akhirnya memilih pindah ke sekolah negeri. Padahal, peserta program SSK dibebaskan dari biaya pendidikan karena dibiayai melalui kerja sama antara sekolah swasta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Saat ini hanya ada dua siswa baru dari jalur reguler yang mengikuti MPLS. Sementara dari program SSK tidak ada satu pun siswa yang akhirnya masuk," ujar Asep.
Ia berharap pemerintah konsisten menerapkan ketentuan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar di sekolah negeri. Berdasarkan regulasi, jumlah maksimal siswa SMA dalam satu rombongan belajar adalah 36 orang.
"Kalau ada penambahan kuota di sekolah negeri yang tidak sesuai aturan, tentu akan berdampak langsung pada jumlah siswa di sekolah swasta," katanya.
Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat Ade D Hendriana mengatakan, SMA Al Kenzie hanya satu dari ribuan sekolah swasta yang terdampak penurunan jumlah peserta didik baru.
Menurut Ade, terdapat sekitar 3.885 SMA dan SMK swasta di Jawa Barat. Hingga kini, baru 7.071 siswa yang mendaftar melalui program SSK. Jumlah tersebut jauh di bawah target awal sekitar 78.000 calon murid yang diperkirakan tidak tertampung di sekolah negeri.
Sebanyak 1.128 SMA dan SMK swasta mengikuti program SSK. Program tersebut disiapkan untuk menampung calon murid yang tidak diterima di sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan perwakilan kepala sekolah swasta jenjang SMA dan SMK di Bandung pada 15 Juni 2026.
Ade, yang juga Kepala SMA Guna Dharma, mengatakan sekolahnya hanya menerima 38 siswa baru untuk tiga rombongan belajar. Sementara itu, sekitar 70 calon siswa membatalkan pendaftaran dan memilih pindah ke sekolah negeri.
"Sebelumnya ada 108 calon murid yang sudah mendaftar. Namun, sebagian besar akhirnya pindah ke sekolah negeri meskipun kegiatan MPLS sudah dimulai," tuturnya.
Ade mengatakan FKSS Jawa Barat menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak konsisten dalam menjalankan program SSK. Pasalnya, di tengah pelaksanaan program tersebut, pemerintah daerah justru mengajukan penambahan kuota penerimaan di SMA dan SMK negeri.
"Berdasarkan temuan kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, usulan penambahan kuota sekolah negeri disetujui sebanyak 31.502 siswa. Akibatnya, satu rombongan belajar bisa diisi 42 hingga 46 siswa," ujarnya.
Menurut Ade, kebijakan tersebut membuat banyak calon siswa yang sebelumnya telah mendaftar di sekolah swasta akhirnya beralih ke sekolah negeri sehingga tujuan program SSK tidak tercapai secara optimal.
Hingga berita ini diturunkan pada Kamis (16/7/2026) pukul 15.30 WIB, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi melalui telepon seluler mengenai penambahan kuota tersebut.
Sebelumnya, Purwanto menjelaskan sekitar 78.000 calon murid diperkirakan tidak tertampung di sekolah negeri. Untuk memastikan mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan bantuan bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta mitra melalui program SSK.
Bantuan tersebut meliputi Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pangkal sebesar Rp 1,5 juta per siswa serta bantuan biaya pendidikan sebesar Rp 100.000 per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun.
"Pemerintah memberikan bantuan sebagai bentuk dukungan agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan," ujar Purwanto.
