REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Upaya membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dinilai memerlukan dukungan ekosistem investasi yang kredibel agar mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi global. Selain regulasi sektor keuangan, keberadaan sistem valuasi aset yang independen dan berstandar internasional dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kepercayaan investor.
Pandangan tersebut disampaikan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). MAPPI mendorong agar pembahasan RUU Penilai berjalan secara selaras dengan RUU PFII sehingga penguatan pusat finansial nasional didukung ekosistem kelembagaan yang lebih kuat.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional MAPPI Budi Prasodjo mengatakan keberhasilan PFII tidak hanya ditentukan oleh regulasi transaksi keuangan, tetapi juga oleh kredibilitas seluruh ekosistem pendukungnya.
"Keberhasilan PFII tidak semata bergantung pada regulasi transaksi keuangan, tetapi juga pada ekosistem yang kredibel, termasuk profesi penilai yang menjamin keandalan, independensi, dan akurasi valuasi aset bagi investor domestik maupun internasional," ujar Budi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ia menjelaskan, profesi penilai memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan investor melalui valuasi aset yang independen dan berstandar internasional. Penilaian yang kredibel dinilai mampu meminimalkan risiko mispricing dalam transaksi keuangan maupun properti, sekaligus memperkuat manajemen risiko di sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi.
Menurut Budi, Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur profesi penilai. Regulasi yang ada masih tersebar dalam berbagai ketentuan sehingga belum memberikan kepastian hukum yang setara dengan profesi penunjang sektor keuangan lainnya.
MAPPI juga menilai keberadaan Undang-Undang Penilai akan memperkuat posisi laporan penilaian sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa perpajakan, perdata, perbankan, maupun asuransi. Selain itu, regulasi tersebut diharapkan meningkatkan pengakuan terhadap standar penilaian Indonesia di tingkat internasional.
Saat ini, MAPPI telah mengadopsi International Valuation Standards (IVS) melalui Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI), serta tengah memperbarui standar tersebut agar selaras dengan IVS 2025. Menurut MAPPI, langkah itu penting agar sistem penilaian Indonesia semakin dipercaya oleh investor global.
Dalam RDPU tersebut, MAPPI mengusulkan agar pembahasan RUU Penilai dipercepat dan berjalan terintegrasi dengan RUU PFII, termasuk memperkuat pengakuan terhadap standar profesi penilai, membentuk badan pengawas independen, serta menegaskan kedudukan laporan penilaian sebagai rujukan dalam berbagai penyelesaian sengketa.
"Kalau penilainya diperkuat dengan undang-undang maka PFII-nya juga bisa dipercaya," kata Budi.
