Jakarta, VIVA – Komisi XII DPR RI bersama PT Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas buka suara terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah. Kelangkaan ini menyebabkan antrian panjang hingga panic buying di tengah masyarakat.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan langsung dari Pertamina dalam rapat kerja pada Kamis, 16 Juli 2026.
Pertamina, kata dia, melaporkan stok BBM di masing-masing depo semuanya dalam kondisi cukup.
"Dapat kami sampaikan bahwa kami mendapat laporan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi, di depo masing-masing. Di seluruh depo yang ada di Indonesia, semuanya mencukupi," kata Bambang dalam konferensi pers, Kamis, 16 Juli 2026.
Terkait dengan adanya antrian di sejumlah SPBU di sejumlah kota, Bambang menjelaskan hal ini terjadi karena beberapa hal.
Pertama, karena adanya shifting masyarakat yang tadinya menggunakan produk BBM non subsidi kemudian beralih ke BBM subsidi.
Selain itu, kata dia, terjadi juga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang dilakukan pihak tertentu untuk dijual kembali ke industri atau bidang lainnya.
"Kami juga mendapat semacam laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya," ungkap dia.
Bambang menyebut BPH Migas telah melakukan kontrol dan pengawasan hingga operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan penyalahgunaan tersebut.
Di samping itu, dia juga meminta Pertamina Patra Niaga untuk segera mengoptimalkan operasional dalam pelayanan kepada masyarakat. Termasuk dalam menambah jumlah operasional SPBU.
"Sehingga dengan demikian dapat segera menguraikan antrian-antrian yang ada di SPBU," pungkas Bambang.
