HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Rangkaian Eastern Indonesia International Conference on a Just and Sustainable Energy Transition resmi ditutup di Hotel Aryaduta Makassar. Itu dengan pembacaan Deklarasi Bersama Koalisi Indonesia Timur untuk Transisi Energi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.
Deklarasi tersebut memuat 75 rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, lembaga keuangan, investor, negara-negara konsumen, hingga organisasi internasional sebagai upaya mendorong perbaikan tata kelola industri nikel di Indonesia.
Deklarasi dibacakan secara bergantian oleh enam deklarator yang mewakili peserta konferensi. Dokumen tersebut merupakan hasil pembahasan selama tiga hari yang melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, nelayan, petani, buruh industri, pemerintah, serta lembaga internasional yang membahas dampak ekspansi pertambangan nikel terhadap lingkungan, hak asasi manusia, dan kehidupan masyarakat di Indonesia Timur.
Direktur WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin dalam konferensi pers menjelaskan, rekomendasi yang dihasilkan merupakan ikhtiar bersama untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Kami ingin persoalan dan masalah yang terjadi di tapak akibat ekspansi tambang nikel untuk proyek transisi energi itu berakhir. Kami punya 75 rekomendasi yang kami ajukan kepada Presiden, Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, lembaga internasional, negara-negara konsumen, investor, hingga seluruh pihak yang terlibat dalam ekstraksi mineral kritis di Indonesia, terutama di Indonesia Timur,” ujarnya.
Ia mengatakan, rekomendasi tersebut bertujuan menyelamatkan sumber daya alam, melindungi masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan, sekaligus menghentikan berbagai konflik sosial dan lingkungan yang selama ini terjadi di kawasan tambang.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan kasus per kasus, tetapi harus dibenahi melalui perubahan regulasi serta peningkatan standar perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia.
“Kami tidak mau menyelesaikan persoalan inii dari kasus per kasus atau daerah per daerah. Persoalannya harus diatasi secara regulatif. Regulasinya yang harus diubah, praktik-praktiknya yang harus diperbaiki, dan standar perlindungan lingkungan maupun sosialnya yang harus ditingkatkan,” katanya.
Dalam konferensi pers tersebut, WALHI juga menyoroti peran investor dan lembaga keuangan yang dinilai memiliki tanggung jawab besar terhadap dampak yang ditimbulkan industri nikel.
Menurutnya, banyak lembaga pembiayaan belum menerapkan due diligence atau uji tuntas terhadap aspek lingkungan dan hak asasi manusia sebelum menyalurkan investasi kepada perusahaan tambang.
“Kegiatan pertambangan dan industri tidak akan berjalan kalau tidak disuplai modal. Banyak lembaga keuangan dan investor tidak melakukan uji tuntas kelayakan lingkungan dan HAM sebelum memberikan investasi kepada perusahaan-perusahaan tambang,” ungkapnya.
Akibatnya, lanjut dia, berbagai persoalan ekologis dan sosial masih terus terjadi di wilayah pertambangan. Berdasarkan kesaksian masyarakat yang dihimpun selama konferensi, pencemaran sungai akibat sedimentasi, rusaknya ekosistem pesisir dan laut, meningkatnya konflik agraria, hingga gangguan kesehatan menjadi persoalan yang hampir ditemukan di seluruh kawasan industri nikel di Indonesia Timur.
“Hampir semua sungai di kawasan tambang tercemar. Sungai yang dulunya digunakan masyarakat untuk minum dan mandi sekarang tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di kawasan industri juga terjadi peningkatan penyakit paru-paru kronis yang dialami masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, dalam deklarasi yang dibacakan enam perwakilan peserta, forum menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh hanya dimaknai sebagai peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan.
Transisi energi juga harus memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keanekaragaman hayati, hak masyarakat adat, serta tata kelola mineral kritis yang transparan dan berkeadilan.
Forum juga menekankan bahwa keberhasilan transisi enrgi tidak semata diukur dari besarnya investasi maupun produksi kendaraan listrik, melainkan dari kemampuan seluruh pihak menekan emisi, melindungi lingkungan hidup, menjamin keselamatan pekerja, serta mencegah kerusakan ekologis di wilayah penghasil mineral kritis.
Konferensi internasional tersebut diikuti sekitar 157 peserta dalam rangkaian diskusi tematik. Memasuki tahap penyusunan rekomendasi, sebanyak 126 peserta tetap mengikuti workshop hingga menghasilkan Deklarasi Bersama dan 75 rekomendasi.
Para peserta berasal dari lima provinsi di Indonesia Timur, yakni Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan, serta melibatkan perwakilan dari Amerika Serikat, Denmark, China, Belgia, Jepang, dan Inggris.
Adapun rekomendasi yang dihasilkan mencakup evaluasi tata kelola hilirisasi nikel, moratorium izin tambang baru, penguatan perlindungan masyarakat adat dan lingkungan hidup, penerapan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan bagi investor, peningkatan transparansi industri nikel, hingga percepatan transisi energi yang benar-benar berkeadilan.
Melalui deklarasi tersebut, peserta konferensi berharap pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah disusun agar pengelolaan mineral kritis di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan, perlindungan hak masyarakat, serta kesejahteraan generasi mendatang.
PRISKA JULIANTI, Magang FAJAR
