Pemerintah Didorong Lakukan Rekalibrasi Fiskal untuk Pacu Ekonomi Nasional

idxchannel.com
6 jam lalu
Cover Berita

Pengalihan porsi anggaran belanja ke sektor yang memberikan dampak pengganda tinggi diyakini akan meningkatkan produktivitas riil secara signifikan.

Pemerintah Didorong Lakukan Rekalibrasi Fiskal untuk Pacu Ekonomi Nasional

IDXChannel - Pemerintah disarankan segera menata ulang fokus kebijakan anggaran belanja agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal.

Langkah rekalibrasi ini dinilai mendesak untuk merespons dinamika perlambatan global sekaligus memperkuat kapasitas domestik.

Baca Juga:
Pemberdayaan Perempuan di Dunia Kewirausahaan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

ASEAN Economist UOB, Enrico Tanuwidjaja mengatakan, efektivitas stimulus sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran alokasi pada sektor-sektor produktif. Menurutnya, belanja negara yang dieksekusi dengan baik akan menciptakan dampak berantai bagi perekonomian.

Pengalihan porsi anggaran belanja ke sektor yang memberikan dampak pengganda tinggi diyakini akan meningkatkan produktivitas riil secara signifikan. Strategi reorientasi ini tidak hanya menopang pertumbuhan makro, melainkan juga berpeluang meningkatkan rasio perpajakan negara.

Baca Juga:
Biaya Logistik Masih 14 Persen dari PDB, Jadi Tantangan Daya Saing Ekonomi Nasional

"Kalau dialihkan ke sektor yang produktif secepat mungkin, itu akan meng-generate efek tendang balik baik untuk pertumbuhan dan meningkatkan tax ratio. Tapi yang perlu dijaga itu confidence dan eksekusi yang mumpuni," kata Enrico dalam diskusi media di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga:
S&P Pertahankan Peringkat Kredit RI, Purbaya: Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Kredibel

Skema pemindahan anggaran ini diharapkan menjadi solusi bersama yang menguntungkan semua pihak bahkan berpotensi melampaui target pertumbuhan ekonomi nasional di level 5,2 persen. Kecepatan pemulihan ini juga sangat bergantung pada akselerasi arus masuk modal dan pembenahan jalur perdagangan internasional.

Perlambatan laju produk domestik bruto pasca-pengetatan belanja di kuartal pertama mempertegas pentingnya menjaga mesin pertumbuhan cadangan seperti ekspor. Pemerintah didorong mengombinasikan pelonggaran fiskal yang terukur dengan fleksibilitas pengelolaan nilai tukar rupiah sebagai instrumen pelindung ekonomi.

Baca Juga:
Purbaya Bidik Optimalisasi Pergerakan Ekonomi Nasional dari Swasta

"Investasi kalau balik lagi cepat, ekonomi akan terjaga di atas 5 persen. Jadi ekspor kuncinya, didukung fleksibilitas nilai tukar sebagai shock absorber," katanya.

Enrico menerangkan soal setelah mencatatkan pertumbuhan 5,6 persen di kuartal pertama, laju ekonomi berisiko tertahan di kisaran 5 persen akibat penahanan belanja fiskal. Atas dasar itu, kebijakan anggaran harus direkalibrasi secara matang sembari terus menjaga kepercayaan pelaku pasar global.

Selain mengelola stabilitas nilai tukar dan anggaran, penguatan fondasi sektor sekunder menjadi agenda penting guna menghalau risiko deindustrialisasi prematur. Reformasi struktural direkomendasikan berfokus pada pengembalian industri manufaktur sebagai penopang utama sebelum menggeser tumpuan ekonomi ke sektor jasa.

"Kita harusnya membangun kembali manufaktur untuk menyerap tenaga kerja, mengekspor bahan baku lokal, dan menjaga sektor sirkular. Kita langsung menyeberang ke sektor jasa itu tidak sustainable," katanya.

Dia menilai sinyal penurunan kapasitas industri dalam negeri saat ini masih berupa riak sementara (blip), namun perlu diantisipasi agar tidak mengarah pada deindustrialisasi jangka panjang. Penguatan manufaktur sangat krusial karena ekonomi tidak bisa terus bersandar pada sektor primer ekstraktif yang minim nilai tambah.

Sementara itu, penurunan daya saing manufaktur domestik tercermin dari indeks manajer pembelian (PMI) yang merosot akibat mahalnya biaya operasional riil. Tantangan efisiensi ini terlihat nyata ketika produktivitas industri lokal disandingkan dengan negara kompetitor terdekat di kawasan regional, seperti Vietnam.

Menurutnya, ada Kesenjangan indeks Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan bahwa proses pembuatan produk di dalam negeri membutuhkan tenaga kerja dua kali lipat lebih banyak dibandingkan Vietnam. 

Untuk memotong rantai inefisiensi tersebut, ia menekankan pentingnya intervensi fiskal untuk mendanai program pelatihan kejuruan yang lebih terarah bagi para pekerja.

"Bedanya (Indonesia dengan Vietnam) ada di ICOR kita yang ketinggian, membuat produksi di sini lebih mahal dibanding Vietnam. Tugas kita menaikkan efisiensi produksi dan mendirikan sekolah vokasi," kata Enrico.

(Nur Ichsan Yuniarto)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
BPOM Temukan 14 Produk Kecantikan Berbahaya, Mengandung Merkuri-Hidrokuinon
• 10 jam lalukumparan.com
thumb
TNI Salurkan 1.800 Paket Bansos untuk Masyarakat Perbatasan RI-Malaysia di Malinau
• 4 jam lalurepublika.co.id
thumb
Pulang dari Piala Dunia 2026, Bek Timnas Irak Frans Putros Memilih Hengkang dari Persib
• 12 jam lalubola.com
thumb
Serapan Anggaran Tahun 2025 BPKP-LKPP Nyaris 100 Persen
• 14 jam lalukumparan.com
thumb
Gubernur Sulsel Buka MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3, 270 Siswa Siap Wujudkan Mimpi
• 14 jam laluterkini.id
Berhasil disimpan.