Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih menyambut positif pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu mengakselerasi perekonomian yang mandiri dan sejahtera di tingkat desa.
Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih A. Anwar Sadat mengatakan KDKMP selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto. Visi tersebut meletakkan kerangka ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan potensi alam dan sumber daya manusia desa.
Anwar menegaskan desa harus menjadi pelopor sekaligus pengawal agar program KDKMP terealisasi dengan baik. Pihaknya memiliki harapan besar agar koperasi ini mampu mendongkrak produktivitas warga di berbagai sektor.
"Harapan besarnya adalah membangun produktivitas, baik dari sisi mindset pemikiran maupun gaya hidup, juga produktivitas kaitan potensi alam, baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan," ungkap Anwar di Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (16/7).
Menurutnya, alokasi perputaran uang yang luas untuk desa akan sangat mendekatkan pelayanan ekonomi kepada masyarakat.
"Yang tentunya ketika pasar, ketika uang ini diberikan yang seluas-luasnya untuk warga desa, mendekatkan pelayanan dan perekonomian desa yang sehingga masyarakat desa mempunyai harapan dan masa depan membangun optimisme bagaimana desa menjadi garda terdepan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, pendidikan, kesehatan dan yang lainnya," lanjutnya.
Dukungan senada datang dari Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (APERTNAS) Ir. H. Indra Utama. Ia menyebut seminar nasional ini menjadi wadah strategis untuk meluruskan persepsi di masyarakat.
"Terkait seminar hari ini, ini adalah diskusi panjang kita dengan teman-teman, Ketua Umum Asosiasi Desa, dan teman-teman desa untuk bisa mencari dan memberikan solusi serta jawaban. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan mungkin persepsi yang salah tentang bagaimana program ke depan ini bisa digelar.
Harapannya, seminar hari ini bisa menjawab semua masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di sebagian besar masyarakat desa," jelas Indra.
Indra memastikan pihaknya sangat mendukung KDKMP karena program tersebut diyakini mampu memutus mata rantai birokrasi yang panjang.
"APERTNAS melihat dan ini sangat-sangat mendukung program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto, karena ini benar-benar bisa menggerakkan perekonomian desa dan memutus mata rantai birokrasi yang panjang. Memang belum selesai, prosesnya masih berjalan. Kami melihat ke depan Koperasi Desa akan menjadi tulang punggung dan andalan masyarakat desa," tuturnya.
"Ada tiga hal yang harus kita persiapkan ke depan agar Koperasi Desa Merah Putih bisa berjalan lancar dan sukses: 1. Tata kelola Koperasi Desa harus tertib dan sesuai dengan kaidah-kaidah perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengurusnya harus profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi, khususnya tentang koperasi. 3. APERTNAS dan masyarakat harus berperan aktif untuk mengawasi agar Koperasi bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat," sambung Indra menjabarkan.
Indra turut menepis kekhawatiran terkait potensi KDKMP mematikan usaha warga sekitar.
"Kami melihat Koperasi Desa Merah Putih ini akan banyak turunannya. Kemarin ada informasi bahwa kementerian sudah mulai bersepakat bahwa Koperasi Desa akan menjadi penyalur seluruh subsidi-subsidi yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat. Saya pikir ini sebuah kemajuan. Mungkin kita berpikir Koperasi Desa Merah Putih akan mematikan warung-warung masyarakat yang sudah puluhan tahun ada di desa, ternyata sekarang tidak. Justru Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi distributor bagi setiap warung-warung masyarakat, sehingga mereka akan mendapatkan harga yang lebih baik karena memotong rantai dari distributor atau agen besar," paparnya.
Komitmen melindungi UMKM desa juga ditegaskan oleh Ketua Umum DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Hj. Wargiyati.
"Harapan kami dari DPP PAPDESI dan juga pemerintah desa seluruh Indonesia—kami ada 343 DPC di seluruh Indonesia—harapan kami apa yang disampaikan Pak Wamen, Pak Menteri, dan para narasumber bisa diimplementasikan ke Kopdes-Kopdes di seluruh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Jadi, untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan, mempermudah pengadaan pupuk, tabung gas juga, akses kesehatan, produk-produk kebutuhan pokok sehari-hari bisa dipasarkan melalui warung-warung yang ada di desa dengan harga lebih murah dari harga pasar," terang Wargiyati.
"Dan tentu saja komitmen kami untuk Kopdes, sepakat untuk tidak menjual produk langsung ke masyarakat desa, karena kita lebih baik jadi penyalur atau distributor untuk warung-warung yang ada di desa. Jadi tidak mematikan usaha kecil dan menengah yang ada di desa kami," imbuhnya.
Wargiyati berharap kehadiran KDKMP benar-benar diberdayakan secara maksimal, termasuk dalam mendukung program nasional lainnya.
"Mudah-mudahan apa yang sudah kami sepakati dengan Pak Menko dan Pak Menteri, bahwa ke depan Kopdes benar-benar menjadi penyalur kebutuhan Badan Gizi Nasional atau MBG (Makan Bergizi Gratis) di masing-masing desa. Jadi produk-produk desa itu bisa memenuhi atau menjadi pemasok MBG melalui Kopdes dan juga BUMDes. Jadi Kopdes benar-benar diberdayakan agar Kopdes juga bisa hidup. Dan yang terakhir, kami berharap masyarakat desa bisa dipermudah untuk menjadi karyawan Kopdes dan juga Kelurahan Merah Putih sesuai dengan wilayahnya. Makasih," ucap Wargiyati.
Dalam kesempatan itu dihasilkan juga rekomendasi Seminar KDKMP yaitu:
1. Mendukung penuh percepatan pembentukan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis desa.
2. Berkomitmen menjadikan KDKMP sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota serta masyarakat.
3. Mendorong seluruh pemerintah desa untuk berperan aktif dalam memperkuat ekosistem KDKMP melalui sinergi dengan BUM Desa, UMKM, kelompok tani, nelayan, peternak, pelaku ekonomi kreatif, dan seluruh potensi ekonomi desa.
4. Mendukung pengembangan usaha produktif KDKMP sesuai potensi lokal, antara lain sektor pangan, pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, logistik, energi terbarukan, jasa keuangan, digitalisasi, dan sektor strategis lainnya.
5. Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan anggota koperasi melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta transformasi digital koperasi.
6. Mengajak dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan bagi pengembangan KDKMP.
7. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan regulasi, pembiayaan, insentif, kemudahan akses permodalan, digitalisasi, dan pendampingan secara berkelanjutan.
8. Menolak segala bentuk penyalahgunaan koperasi untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Berkomitmen melakukan pengawasan bersama agar pengelolaan KDKMP berjalan secara profesional, transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
10. Siap bersinergi dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring, evaluasi, serta pertukaran praktik terbaik antar desa
Seminar Nasional KDKMP ini sendiri diinisiasi oleh 10 asosiasi desa yang tergabung dalam forum organisasi desa Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan memastikan implementasi KDKMP berjalan lancar di seluruh pelosok Tanah Air.
(prf/ega)
