Komisi XII DPR RI memanggil Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina Patra Niaga guna menyikapi laporan kelangkaan dan panjangnya antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah belakangan ini.
Dari hasil rapat yang digelar di Kompleks Parlemen tersebut, dipastikan bahwa ketersediaan stok BBM nasional saat ini dalam kondisi aman dan sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa seluruh depo BBM di Indonesia memiliki pasokan yang memadai. Kelangkaan dan antrean di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) rupanya dipicu oleh pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi, serta adanya indikasi kuat penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
"Saat ini kami mendapat laporan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi di depo masing-masing. Di seluruh depo yang ada di Indonesia semuanya mencukupi," jelas Bambang dikutip dari Top News, Metro TV, Kamis 16 Juli 2026.
Baca Juga :
Sebagai langkah cepat mengurai antrean, DPR meminta BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga segera mencari solusi taktis. Beberapa hal yang didorong antara lain penambahan armada truk tangki, penambahan pengemudi, hingga perpanjangan jam operasional SPBU agar distribusi BBM berjalan lebih cepat.
Tindak Tegas Mafia BBM Bersubsidi
Sementara itu, Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan bahwa pihaknya tengah mengevaluasi sistem distribusi BBM dan menelusuri berbagai pelanggaran di lapangan. BPH Migas siap memberikan sanksi tegas berupa pemblokiran QR Code bagi para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi.
"Kami terus melakukan evaluasi kaitannya pelanggaran-pelanggaran pembelian BBM subsidi, baik itu melakukan blokir QR Code dan kita langsung tindak tegas untuk temuan-temuan di lapangan," kata Wahyudi.
