Kerusakan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan (Jaksel), akibat ditabrak truk bermuatan berat masih menyisakan persoalan. Pemprov DKI Jakarta akan membahas skema pembangunan hingga langkah hukum buntut rusaknya JPO.
Truk pengangkut alat berat sempat tersangkut di JPO Tendean Selasa (14/7) dini hari hingga berbuntut kemacetan parah sepanjang hari. Struktur jembatan mengalami kerusakan hingga harus dibongkar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mengagendakan rapat khusus membahas persoalan JPO rusak. Rapat dijadwalkan berlangsung pekan depan.
"Yang untuk JPO Tendean, karena peristiwanya kan baru kemarin terjadi. Dan saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan ini rapat khusus mengenai JPO Tendean," kata Pramono di Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (16/7).
Nantinya dalam rapat tersebut, akan dibahas mengenai mekanisme pembangunan kembali JPO. Pramono mengatakan pembangunan JPO tidak bisa hanya mengandalkan APBD, sebab akan memakan waktu cukup lama.
"Bagaimana pembangunannya? Kalau melalui anggaran, butuh waktu lama sekali. Karena untuk APBD, nggak mungkin. Harus di APBD Perubahan. Menurut saya, juga akan lama," ujarnya.
Pramono mennuturkan pihaknya tengah mencari alternatif pembiayaan seperti melalui CSR, kerja sama strategis dengan perusahaan melalui skema naming rights, maupun mekanisme lainnya. Dia ingin JPO dapat segera dibangun.
"Maka saya akan mencari solusi apakah bisa melalui forum CSR, atau melakukan strategic partner dengan salah satu perusahaan yang kemudian naming rights-nya akan mereka gunakan, atau melalui KLB atau SP3L," ucapnya.
Pramono menegaskan JPO Tendean tidak boleh terlalu lama dibiarkan rusak mengingat lokasinya berada di kawasan yang memiliki mobilitas tinggi.
"Jadi pada prinsipnya, nggak boleh terlalu lama untuk tidak dibangun karena tempat itu merupakan tempat yang strategis," tegasnya.
Selain membahas skema pembangunan, rapat pekan depan juga akan menentukan apakah Pemprov DKI akan menempuh langkah hukum terhadap perusahaan yang truknya menabrak JPO tersebut.
"Pertanyaan kemarin mengenai apakah kita akan menuntut kepada perusahaan ataupun... dalam rapat, nanti akan saya putuskan," pungkasnya.
(dek/rfs)
