Pantau - Kementerian UMKM meminta pemerintah daerah lebih aktif memetakan dan mengusulkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang layak memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk memperluas akses pembiayaan.
Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Pemda Diminta Optimalkan Pengusulan Debitur KURLoto mengatakan regulasi KUR telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan calon penerima potensial melalui SIKP.
"Kami sangat berharap adanya peran yang lebih aktif dari seluruh pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan dan pengusulan UMKM yang layak memperoleh pembiayaan," ujarnya.
Hingga 24 Juni 2026, baru 21 dari 38 pemerintah provinsi yang aktif mengunggah data calon debitur ke SIKP.
Berdasarkan data Kementerian UMKM, sebanyak 13.057 calon debitur telah diusulkan pemerintah daerah melalui SIKP dan 4.053 debitur telah melakukan akad KUR dengan tingkat keberhasilan pengajuan sekitar 31 persen.
Loto menegaskan keterlibatan pemerintah daerah dalam pemetaan calon debitur menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas penyaluran KUR dan memastikan pembiayaan tepat sasaran.
Berdasarkan data per 5 Juli 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp152,8 triliun atau setara 52,4 persen dari total plafon KUR dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 2,4 juta debitur.
SAPA UMKM Didorong Perkuat Layanan TerpaduSelain optimalisasi penyaluran KUR, Kementerian UMKM mengajak pemerintah daerah memanfaatkan Sistem Aplikasi Pelayanan Administrasi (SAPA) UMKM sebagai platform ekosistem layanan UMKM terpadu nasional.
Menurut Loto, SAPA UMKM mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah ke dalam satu akun dan satu platform.
Platform tersebut dapat membantu pemerintah daerah memetakan potensi komoditas unggulan, memantau pelaksanaan program pembinaan UMKM, serta mengevaluasi perkembangan UMKM secara berkala berbasis data.
Loto menambahkan data yang terintegrasi juga akan membantu pemerintah daerah menyusun program secara lebih tepat sasaran, mengalokasikan anggaran lebih efektif, serta meminimalkan tumpang tindih program pembinaan UMKM.
