Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) RI mengatakan Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp65 triliun kepada 14,9 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Pembiayaan itu disalurkan sejak 2017 hingga Juni 2026 kepada pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan.
“Saya apresiasi untuk PIP sejak 2017 sampai Juni 2026 pemerintah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp65 triliun kepada 14,9 juta pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan,” kata Purbaya saat membuka Pasar Rakyat Usaha Mikro di Alun-Alun Kidul Yogyakarta, Kamis (16/7/2026) yang dikutip Antara.
Menurut Purbaya, akses permodalan bagi pelaku usaha sangat penting untuk menumbuhkan dan menguatkan ekonomi masyarakat. Terlebih, Indonesia memiliki sekitar 66,5 juta pelaku UMKM.
Ia menyebut, lebih dari 67 persen UMKM di Indonesia merupakan usaha mikro. Sektor ini menyumbang lebih dari 60 persen produk domestik bruto (PDB) dan menyerap hampir 117 juta tenaga kerja.
“Lebih dari 67 persen UMKM di antaranya merupakan usaha mikro, mereka menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan menyerap hampir 117 juta tenaga kerja,” katanya.
Meski memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, Purbaya mengakui pelaku usaha mikro dan ultra mikro menjadi kelompok yang paling cepat terdampak ketika terjadi tekanan ekonomi.
“Ketika harga bahan baku naik, permintaan turun distribusi terganggu atau ada kebutuhan mendadak mereka tidak punya bantalan yang tebal,” ujarnya.
Selain rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, pelaku usaha mikro juga masih menghadapi tantangan dalam mengakses permodalan. Karena itu, pemerintah melalui PIP menurunkan bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro dari sebelumnya 22,5 persen menjadi delapan persen.
Purbaya juga menilai ekonomi Indonesia tetap tangguh. Pada triwulan pertama 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen, tertinggi sejak 2014. Pada periode yang sama, ekonomi Yogyakarta tumbuh 5,8 persen.
Namun, menurutnya, indikator makro tersebut harus tetap diterjemahkan dalam dampak nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil.
“Angka-angka itu penting, tetapi masyarakat tidak memikirkan statistik ekonomi, mereka tanyanya warung ramai nggak, hasil tani ada pasarnya nggak, penghasilan cukup atau nggak. Itulah kenapa APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas nasional termasuk pemberdayaan UMKM,” katanya. (ant/bil/ipg)
