Yogyakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp65 triliun kepada 14,9 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sejak 2017 hingga Juni 2026. Pembiayaan tersebut diberikan kepada pelaku usaha yang sebelumnya belum memperoleh akses terhadap layanan perbankan.
"Saya apresiasi untuk PIP. Sejak 2017 sampai Juni 2026 pemerintah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp65 triliun kepada 14,9 juta pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan," kata Purbaya saat membuka Pasar Rakyat Usaha Mikro di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 17 Juli 2026.
Purbaya menegaskan akses pembiayaan menjadi faktor penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat, mengingat Indonesia memiliki sekitar 66,5 juta pelaku UMKM. Menurut dia, lebih dari 67 persen UMKM merupakan usaha mikro yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
"Lebih dari 67 persen UMKM merupakan usaha mikro. Mereka menyumbang lebih dari 60 persen produk domestik bruto (PDB) dan menyerap hampir 117 juta tenaga kerja," ujar Purbaya.
Meski berperan besar dalam perekonomian, Purbaya mengakui kelompok usaha mikro dan ultra mikro menjadi yang paling rentan ketika terjadi tekanan ekonomi. Menurutnya, kenaikan harga bahan baku, penurunan permintaan, gangguan distribusi, hingga kebutuhan mendesak dapat langsung memengaruhi keberlangsungan usaha mereka karena memiliki kapasitas keuangan yang terbatas.
"Ketika harga bahan baku naik, permintaan turun, distribusi terganggu, atau ada kebutuhan mendadak, mereka tidak punya bantalan yang tebal," kata Purbaya.
Baca Juga :
Menkeu Purbaya Potong Bunga Pinjaman UMi dari 22% Jadi 8%(UMKM. Foto: dok Metrotvnews.com)
Potong bunga pinjaman UMi jadi 8%
Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga menurunkan bunga pinjaman program Usaha Mikro (UMi) melalui PIP. Purbaya mengatakan bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro dipangkas dari 22,5 persen menjadi 8 persen guna meringankan beban pembiayaan dan meningkatkan akses modal usaha.
Adapun, jelas Purbaya, perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan I-2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen, yang disebutnya sebagai pertumbuhan tertinggi sejak 2014.
Sementara itu, ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta tumbuh lebih tinggi, yakni 5,8 persen pada periode yang sama. Meski demikian, ia menilai masyarakat lebih merasakan kondisi ekonomi dari aktivitas usaha sehari-hari dibandingkan angka statistik.
"Angka-angka itu penting, tetapi masyarakat tidak memikirkan statistik ekonomi. Mereka bertanya apakah warung ramai, hasil tani ada pasarnya, dan penghasilan cukup atau tidak. Itulah mengapa APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas nasional, termasuk pemberdayaan UMKM," papar Purbaya.
