Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemerintah menekan harga tiket pesawat domestik melalui anggaran jumbo insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) nyatanya belum mampu memberikan tarif yang lebih murah bagi masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Hadi mengeluhkan bahwa intervensi pemerintah yang cukup besar belum memberikan dampak nyata. Harga tiket pesawat domestik tak signifikan turun meski telah dibebaskan pajaknya.
“Intervensi fiskal kami cukup besar untuk dapat menekan harga itu, tetapi ternyata tidak mampu terlalu banyak bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya di Kompleks Parlemen, dikutip pada Jumat (17/7/2026).
Abdul Hadi berpandangan mahalnya harga tiket penerbangan domestik kelas ekonomi justru mendorong masyarakat mencari alternatif harga yang lebih kompetitif untuk terbang di dalam negeri.
Terbang menggunakan paspor di dalam negeri pun tak sekadar tren. Tak sedikit masyarakat yang memilih untuk transit terlebih dahulu ke negara tetangga sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan lain di Indonesia.
“Banyak di antara para pelanggan itu ke negeri lain dulu baru masuk ke daerah tujuannya di Indonesia. Ini kan aneh bagi kami,” lanjutnya.
Baca Juga
- Pelabuhan Patimban Mulai Layani Peti Kemas Internasional
- Kemenhub: Bandara Kertajati Tetap Layani Penerbangan Umrah dan Haji walau jadi MRO Pesawat
- Piece Concept, Aturan Terbaru Bagasi Pesawat Garuda per September 2026
Sepanjang 2026, pemerintah beberapa kali menggelontorkan insentif PPN DTP untuk tiket pesawat ekonomi domestik guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong mobilitas dan sektor pariwisata.
Pada periode Idulfitri, pemerintah memberikan PPN DTP untuk penerbangan yang berlangsung pada 14–29 Maret 2026. Selanjutnya, pemerintah meluncurkan stimulus yang lebih panjang selama 60 hari, yakni pada 25 April–23 Juni 2026, dengan alokasi anggaran mencapai Rp2,6 triliun.
Setelah itu, pemerintah kembali memberikan insentif pada masa libur sekolah untuk penerbangan 24 Juni–5 Juli 2026. Program ini didukung anggaran sebesar Rp472,73 miliar dan ditargetkan menjangkau sekitar 2,3 juta penumpang.
Terakhir, pemerintah menyiapkan PPN DTP untuk periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) dengan anggaran sebesar Rp722 miliar yang ditargetkan menjangkau sekitar 3,7 juta penumpang.
Untuk itu, Abdul Hadi meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengurai masalah mahalnya tiket pesawat dalam negeri secara komprehensif. Tujuannya, agar kucuran dana dari kas negara yang tidak sedikit tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menanggapi mahalnya harga tiket pesawat, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menyampaikan bahwa hal tersebut berkaitan dengan ketersediaan burung besi dan tarif batas atas (TBA).
Lukman mengungkapkan, saat ini jumlah pesawat yang tersedia hampir 563 unit. Sementara yang dapat beroperasi hanya 388 unit.
“Memang tiket dan mahal ini mungkin terkait dengan jumlah pesawat, tetapi memang juga pada saat ini long season,” ungkapnya.
Harga tiket yang ditawarkan maskapai pun juga ditentukan oleh perbedaan kurs yang signifikan dan harga avtur yang tengah mengalami fluktuasi tinggi.
Kondisi ini pun juga membebani maskapai dan tidak memiliki pilihan selain mengerek harga tiket penerbangan.
“Memang berat, harapan maskapai itu. TBA dievaluasi,” ujar Lukman.
Sementara saat ini, pemerintah masih menyiapkan kebijakan TBA baru. Namun, belum dapat dipastikan kapan aturan yang telah ditunggu maskapai tersebut terbit.
