Liputan6.com, Jakarta - Polri merespons wacana Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang mengusulkan sertifikasi HAM menjadi prasyarat promosi jabatan bagi anggota kepolisian.
"Dalam prosedur kenaikan pangkat anggota Polri sesuai Perkap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kenaikan Pangkat, sertifikasi HAM tidak disebutkan secara eksplisit sebagai prasyarat kenaikan pangkat," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).
Advertisement
Meski begitu, ia menegaskan pemahaman dan implementasi penghormatan terhadap HAM tetap menjadi unsur penting dalam proses penilaian personel kepolisian.
"Secara substantif, kenaikan pangkat seorang anggota Polri ditentukan oleh pemahaman dan implementasi penghormatan nilai-nilai HAM yang secara implisit diwujudkan dalam penilaian SKHP dan penilaian SMK," ungkap Johnny.
Dia menuturan, Polri telah memperkuat penanaman nilai HAM melalui kurikulum pendidikan yang diterapkan di seluruh jenjang, mulai dari pendidikan pembentukan seperti Akademi Kepolisian (Akpol), SIPSS, dan SPN, hingga pendidikan pengembangan seperti STIK, Sespimma, Sespimmen, Sespimti, serta berbagai pendidikan kejuruan dan pelatihan.
Menurut Johnny, materi HAM di Akpol juga telah diajarkan secara sistematis sejak awal tahun 2000-an sebagai mata kuliah mandiri dengan bobot dua SKS bagi taruna semester VI dan siswa SIPSS.
Materi yang diajarkan mencakup konsep dasar HAM, instrumen HAM nasional dan internasional, prinsip penggunaan kewenangan kepolisian, perlindungan hak tersangka, korban, dan saksi, hingga penerapan HAM dalam penegakan hukum.
Selain itu, Akpol juga memasukkan materi HAM dalam Management Training Level 1 untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap taruna dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM saat menjalankan tugas kepolisian.
"Pelatihan ini bertujuan agar lulusan Akpol tidak hanya memahami aspek normatif HAM, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam pengambilan keputusan dan tindakan operasional di lapangan," ucap Johnny.
