Jakarta, VIVA – Isu mengenai pengadaan kipas angin senilai Rp 1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Mufti Anam dalam Rapat Kerja Komisi VI bersama Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Juli 2026.
"Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp 1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga informasi pihak-pihak terkait tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada pak menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp 1,8 triliun betul tidak pak?" ujar Mufti.
Mufti membandingkan harga kipas angin merek ternama di e-commerce yang hanya berkisar di angka Rp 300 ribuan per unit. Menurutnya, jika pemerintah melakukan pengadaan dalam skala besar hingga 1,8 juta unit, seharusnya harga per unit bisa jauh lebih efisien.
"Kipas angin cosmos di e-commerce official store milik Cosmos itu harganya Rp 338 ribu. Lalu kemudian cek di Shopee, Tokopedia, harganya lebih murah lagi hanya Rp 300 ribuan. Itu kalau beli satuan. Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, bahkan 1,8 juta. Artinya pastinya jauh lebih murah dari Rp 300 ribu yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia. Itu kipas angin standing loh Pak, yang hempasan anginnya bisa mungkin menghempaskan tikus-tikus di KDKMP," jelasnya.
Kemudian ia juga menyoroti terkait Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan yang selalu diam-diam dalam melakukan pengadaan barang untuk KDKMP. Untuk itu, ia meminta agar disediakan dashboard agar setiap rakyat dapat memantau setiap pengadaan.
"Pada kesempatan kali ini kami minta setiap pengadaan untuk Kopdes Merah Putih, kami minta dibikin dashboard, agar rakyat tahu ada pengadaan apa di sana, tujuannya, berapa harganya agar kita semua bisa memantau. Karena setiap satu rupiah yang dikucurkan wajib dipertanggungjawabkan kepada kita," katanya.
