REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Jumlah titik panas di sejumlah wilayah Indonesia meningkat seiring musim kemarau, memicu kekhawatiran terhadap potensi meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan langkah mitigasi, mulai dari penambahan personel hingga optimalisasi anggaran penanggulangan bencana.
Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Kehutanan untuk memperoleh perkembangan terbaru mengenai penanganan karhutla, terutama di Kalimantan Selatan.
Baca Juga
Karhutla Ancam Palangka Raya, Petugas Berjibaku Jinakkan Api di Lahan Gambut
KLH Ingatkan Pemegang Konsesi, Lalai Cegah Karhutla Bisa Berujung Sanksi
Wilmar Tingkatkan Kesiapsiagaan Cegah Karhutla Jelang Musim Kemarau
“Begitu melihat pemberitaan hari ini, saya langsung berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Kehutanan, Bapak Dwi Januanto. Saya meminta agar situasi ini segera diberikan atensi penuh,” ujar Sonny, Jumat (17/7/2026).
Berdasarkan laporan Dirjen Gakkum per 16 Juli 2026, luas lahan terbakar di Kalimantan Selatan mencapai 383,07 hektare yang terdiri atas 29,44 hektare lahan gambut dan 353,63 hektare lahan mineral. Sementara secara nasional, luas lahan terbakar sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 107 ribu hektare.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Sonny menjelaskan, tidak seluruh titik panas yang terdeteksi satelit merupakan kebakaran riil. Di Kalimantan Selatan, terdapat 34 hotspot kategori menengah hingga tinggi yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Tapin sebanyak 13 titik.
“Untuk fire spot atau kebakaran riil, saat ini tengah ditangani di dua lokasi lahan semi-gambut, yakni di Kabupaten Tanah Bumbu (2 Ha) dan Kota Banjarbaru (2 Ha). Syukurlah, kualitas udara masih dalam kategori sedang dan aktivitas penerbangan di Bandara Syamsuddin Noor masih normal dengan jarak pandang 10 km,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Upaya mitigasi yang dilakukan meliputi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembasahan lahan gambut melalui pembukaan pintu air, patroli terpadu, serta penyiagaan 180 personel Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Manggala Agni di sejumlah daerah.
Meski demikian, Sonny menilai kapasitas penanganan di lapangan masih perlu diperkuat.
“Berdasarkan hasil kunjungan kerja saya ke beberapa daerah, terlihat jelas bahwa jumlah personel maupun peralatan pengendalian karhutla memang kurang memadai. Oleh karena itu, dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Kehutanan, saya sudah secara tegas meminta agar kementerian menambah jumlah personel dan peralatannya, termasuk memaksimalkan penggunaan teknologi terkini,” ujarnya.
Selain penguatan sumber daya, Sonny mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran mitigasi bencana sejak tahap pencegahan. Menurut dia, BPBD perlu memanfaatkan anggaran daerah untuk pengadaan peralatan, pembentukan Masyarakat Peduli Api, serta mempercepat penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) setelah penetapan status siaga darurat.
Ia juga mengusulkan integrasi anggaran lintas sektor, termasuk pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan pencegahan karhutla di tingkat lokal. Bagi daerah dengan kemampuan fiskal terbatas, pemerintah daerah diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun BNPB untuk memperoleh Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan logistik.
Selain pemerintah, Sonny meminta perusahaan perkebunan dan kehutanan yang beroperasi di wilayah rawan kebakaran ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan.
“Perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan, yang wilayah sekitarnya sering menjadi langganan titik hotspot, harus proaktif memberikan dukungan personel maupun armada. Perusahaan-perusahaan ini tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri dan berlepas tangan dari tanggung jawab kelestarian lingkungan di sekitar konsesi mereka,” tegasnya.
Komisi IV DPR, lanjut Sonny, akan terus mengawasi pelaksanaan penanganan karhutla agar dampak ekologis maupun kerugian ekonomi yang ditimbulkan dapat ditekan.
