Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengatakan Kantor Staf Presiden (KSP) akan menyampaikan aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dudung menerima aspirasi tersebut dari para penglingsir puri se-Bali yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali, tokoh masyarakat Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, serta perwakilan raja dan sultan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
"KSP akan segera melapor aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini kepada Bapak Presiden," ujar Dudung dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, penentuan lokasi pembangunan bandara beserta kebijakan pendukungnya dapat dikaji secara cepat, tepat, dan transparan demi kesejahteraan masyarakat Bali.
Baca juga: PTDI siapkan SDM penerbangan andal topang Bandara Bali Utara
Pertemuan tersebut diinisiasi para tokoh Bali untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menindaklanjuti komitmen terkait rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara.
Ketua Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali Ida Cokorda Gde Putra Nindia mengatakan kedatangan para tokoh adat ke KSP bertujuan meminta komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di Pulau Bali.
Menurut dia, kegiatan ekonomi dan infrastruktur selama ini lebih banyak berkembang di wilayah Bali Selatan, seperti Kuta, Legian, Jimbaran, Uluwatu, Nusa Dua, Tanjung Benoa, dan Pecatu, sehingga banyak generasi muda dari Bali Utara memilih merantau ke kawasan tersebut.
"Kehadiran kami bersama para penglingsir puri, tokoh masyarakat Buleleng, serta didukung raja dan sultan Nusantara adalah untuk menindaklanjuti aspirasi keseimbangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan," katanya.
Baca juga: Dubes RI untuk Singapura: Bandara Bali Utara upaya pemerataan ekonomi
Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Brigjen Pol. (Purn.) Mapparessa mengatakan keterlibatan raja dan sultan dari berbagai daerah merupakan bentuk dukungan lembaga adat terhadap pemerataan pembangunan.
Ia menambahkan pertemuan tersebut juga bertujuan mendukung keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian budaya lokal.
Dalam pertemuan itu, para tokoh adat dan masyarakat mengusulkan pembangunan bandara dengan konsep lepas pantai (offshore) di wilayah Kubutambahan untuk menghindari penggusuran permukiman warga serta menjaga kesucian situs adat dan pura.
Mereka juga menyampaikan bahwa proyek tersebut diusulkan dibiayai sepenuhnya oleh investasi swasta sehingga tidak membebani anggaran negara.
Baca juga: Kemenhub dukung pembangunan Bandara Bali Utara sesuai visi Presiden
Dudung menerima aspirasi tersebut dari para penglingsir puri se-Bali yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali, tokoh masyarakat Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, serta perwakilan raja dan sultan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
"KSP akan segera melapor aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini kepada Bapak Presiden," ujar Dudung dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, penentuan lokasi pembangunan bandara beserta kebijakan pendukungnya dapat dikaji secara cepat, tepat, dan transparan demi kesejahteraan masyarakat Bali.
Baca juga: PTDI siapkan SDM penerbangan andal topang Bandara Bali Utara
Pertemuan tersebut diinisiasi para tokoh Bali untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menindaklanjuti komitmen terkait rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara.
Ketua Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali Ida Cokorda Gde Putra Nindia mengatakan kedatangan para tokoh adat ke KSP bertujuan meminta komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di Pulau Bali.
Menurut dia, kegiatan ekonomi dan infrastruktur selama ini lebih banyak berkembang di wilayah Bali Selatan, seperti Kuta, Legian, Jimbaran, Uluwatu, Nusa Dua, Tanjung Benoa, dan Pecatu, sehingga banyak generasi muda dari Bali Utara memilih merantau ke kawasan tersebut.
"Kehadiran kami bersama para penglingsir puri, tokoh masyarakat Buleleng, serta didukung raja dan sultan Nusantara adalah untuk menindaklanjuti aspirasi keseimbangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan," katanya.
Baca juga: Dubes RI untuk Singapura: Bandara Bali Utara upaya pemerataan ekonomi
Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Brigjen Pol. (Purn.) Mapparessa mengatakan keterlibatan raja dan sultan dari berbagai daerah merupakan bentuk dukungan lembaga adat terhadap pemerataan pembangunan.
Ia menambahkan pertemuan tersebut juga bertujuan mendukung keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian budaya lokal.
Dalam pertemuan itu, para tokoh adat dan masyarakat mengusulkan pembangunan bandara dengan konsep lepas pantai (offshore) di wilayah Kubutambahan untuk menghindari penggusuran permukiman warga serta menjaga kesucian situs adat dan pura.
Mereka juga menyampaikan bahwa proyek tersebut diusulkan dibiayai sepenuhnya oleh investasi swasta sehingga tidak membebani anggaran negara.
Baca juga: Kemenhub dukung pembangunan Bandara Bali Utara sesuai visi Presiden
