Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi bagi warga negara Indonesia (WNI), termasuk pekerja migran Indonesia (PMI), yang berada di Iran dan kawasan Timur Tengah menyusul meningkatnya eskalasi konflik di wilayah tersebut.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), serta otoritas terkait untuk memantau perkembangan situasi di Iran.
“Ya, yang di Iran, kita lagi sedang koordinasi ya. Koordinasi dengan pihak KBRI, kemudian dengan Kemlu. Karena ini harus melibatkan otoritas negara lain ya. Jadi semuanya harus sesuai prosedural, sesuai dengan hubungan diplomatik kita dengan negara Iran,” kata Mukhtarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).
Menurut Mukhtarudin, pemerintah terus memantau kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah, termasuk di Uni Emirat Arab.
“Tapi insyaallah, selama ini kita Uni Emirat Arab pun sudah memberikan apa semacam peringatan terhadap kondisi Timur Tengah yang hari ini sedang tidak baik ya, dengan eskalasinya meningkat. Bahwa dari khususnya yang di Abu Dhabi dan sekitarnya sudah diberikan semacam pengumuman ya. Dari KBRI-nya, agar melakukan kewaspadaan. Dan menjaga segala kemungkinan,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif apabila situasi keamanan memburuk dan mengharuskan evakuasi WNI maupun PMI di kawasan Timur Tengah.
Menurut Mukhtarudin, koordinasi lintas kementerian dan perwakilan RI di luar negeri terus dilakukan untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia apabila terjadi keadaan darurat.
“Jadi prinsipnya pemerintah sudah koordinasi dengan menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika terjadi sesuatu yang luar biasa, yang harus melakukan evakuasi yang besar ataupun penanganan yang besar terhadap warga negara Indonesia yang ada di sana yang termasuk juga pekerja migran yang ada di kawasan Timur Tengah tersebut,” tuturnya.
