Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta Badan Gizi Nasional (BGN) era Nanik S Deyang memprioritaskan pembenahan tata kelola dan penyelesaian berbagai persoalan yang ditinggalkan Dadan Hindayana dkk. Ia mengingatkan agar BGN tidak membuat kebijakan baru yang justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Irma meminta agar BGN fokus menyelesaikan berbagai persoalan yang ditinggalkan pengurus sebelumnya. Katanya, pembenahan tata kelola juga harus berjalan beriringan dengan penyelesaian masalah yang saat ini dihadapi BGN.
“Saya memahami pengurus baru tidak gampang untuk menjelaskan laporan keuangan tahun 2025. Tapi yang menjadi fokus saya adalah bagaimana strategi BGN baru, pengurus baru ini, menyelesaikan semua masalah yang ditinggalkan oleh pengurus lama,” kata Irma dalam rapat bersama BGN, Jumat (17/7).
Irma menilai evaluasi tata kelola tidak cukup hanya berfokus pada satu aspek. Menurutnya, pembenahan harus dilakukan secara paralel, mulai dari aspek fiskal, administrasi, hingga sumber daya manusia (SDM).
“Evaluasi tata kelola seharusnya dilakukan dari sisi fiskal, administrasi, dan SDM. Itu harus dilakukan secara paralel. Enggak bisa tata kelola duluan yang diselesaikan, tapi solusi untuk semua masalah yang ada hari ini tidak juga diselesaikan,” ujarnya.
Ia meminta jajaran pimpinan BGN memastikan proses evaluasi tata kelola berjalan seiring dengan penyusunan rencana kerja ke depan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi, termasuk keluhan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dapat segera memperoleh kepastian penyelesaian.
Ia pun menyinggung wacana pembangunan dapur baru di sekolah-sekolah untuk mendukung program MBG. Menurutnya, usulan tersebut masih sebatas arahan Presiden untuk dikaji sehingga belum perlu diwujudkan sebelum persoalan lama diselesaikan.
“Pak Presiden baru minta dikaji, tapi jangan deh, jangan bikin masalah baru,” tegasnya.
Irma juga mempertanyakan sejumlah rencana pengadaan seperti motor listrik, tablet, hingga sepatu yang dipaparkan dalam rapat. Menurutnya, berbagai rencana tersebut perlu memiliki dasar dan tujuan yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan.
“Pasti bingung, ini dipergunakan untuk apa, kenapa harus diambil keputusan seperti ini, contohnya motor listrik, kemudian tablet, kemudian sepatu dan lain sebagainya,” katanya.
Politikus Partai NasDem itu kembali menekankan bahwa prioritas utama BGN adalah memperbaiki tata kelola dari sisi anggaran, SDM, dan administrasi, sembari menyelesaikan berbagai persoalan yang saat ini dihadapi.
“Perbaiki tata kelolanya mulai dari anggarannya, SDM-nya, kemudian tata kelolanya. Tapi harus berbanding lurus dengan bagaimana bapak-ibu menyelesaikan persoalan hari ini yang ada,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Komisi IX DPR turut menjadi sorotan masyarakat ketika pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menemui berbagai kendala. Sebab, Komisi IX memiliki fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan terhadap program tersebut.
Karena itu, Irma menegaskan Komisi IX akan terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dengan tata kelola yang profesional.
“Kami mengawal penuh pengelolaan Makan Bergizi Gratis ini karena betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Tapi pengelolaannya harus diubah. Harus profesional dan tahu bagaimana menyelesaikan kasus-kasus, masalah-masalah birokrasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Irma berharap koordinasi antara BGN dan Komisi IX DPR semakin diperkuat. Ia meminta setiap kebijakan strategis, termasuk terbitnya Peraturan Presiden, dapat segera disampaikan kepada DPR agar anggota dewan memiliki informasi yang sama dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila diperlukan.
