JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mencecar pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), usai menyampaikan bahwa laporan keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, menyampaikan bahwa laporan keuangan BGN yang mendapat opini WTP dari BPK perlu menjadi pembahasan serius. Pasalnya, opini WTP tersebut dinilai berbanding terbalik dengan realisasi anggaran yang masih jauh dari angka ideal.
"Realisasi anggaran rata-rata hanya 59 persen, gimana WTP tapi realisasi anggaran hanya sekian. Jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin," cetus Muazzim dalam rapat dengar pendapat bersama BGN di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
"Maksud kami WTP-nya ini tentunya kalau lihat laporan yang ibu sampaikan ini ada tunggakan, ada carry over, ada pembayaran yang harus dibayar tahun ke depan, termasuk ada catatan," ujar Heru.
