jpnn.com, JAKARTA - Dengue bukan lagi penyakit yang hanya muncul saat musim hujan. Risiko penularannya dapat berlangsung sepanjang tahun dan dampaknya tidak berhenti pada persoalan kesehatan.
Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut juga menimbulkan beban ekonomi besar bagi negara, pasien, dan keluarga.
BACA JUGA: Indonesia Tuan Rumah Forum ASEAN Lawan Dengue, Target Nol Kematian 2030
Studi dari Universitas Gadjah Mada memperkirakan total beban ekonomi akibat dengue di Indonesia sepanjang 2024 mencapai hampir Rp 9 triliun, dengan lebih dari 2 juta kejadian rawat inap.
"Temuan tersebut menunjukkan bahwa dengue perlu dipandang sebagai salah satu prioritas kesehatan masyarakat yang membutuhkan pencegahan secara konsisten, menyeluruh, dan melibatkan berbagai pihak," kata Peneliti dari Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan FK-KMK UGM, Dr. Diah Ayu Puspandari, dalam keterangan resminya dikutip, Jumat (17/7).
BACA JUGA: Lawan Rekor Kasus Tertinggi, Pemprov Sumsel Suntikkan Vaksin Dengue ke 7.500 Siswa
Hasil studi itu dipaparkan dalam Jakarta Dengue Forum yang diselenggarakan PT Takeda Innovative Medicines bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta atau IDAI Jaya. Forum ilmiah tersebut dihadiri lebih dari 300 tenaga kesehatan.
Diah menyebutkan, kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional belum sepenuhnya membebaskan pasien dari biaya selama menjalani pengobatan dengue.
BACA JUGA: Berstatus Wilayah Endemik, Kaltara Luncurkan Vaksinasi Dengue
Pasien peserta JKN masih harus mengeluarkan biaya mandiri rata-rata sekitar Rp 1,1 juta hingga Rp 1,3 juta untuk satu periode sakit.
"Biaya tersebut antara lain digunakan untuk transportasi, akomodasi anggota keluarga yang mendampingi pasien, dan berbagai kebutuhan nonmedis lainnya.
Angka itu belum memasukkan kehilangan pendapatan akibat pasien atau anggota keluarga tidak dapat bekerja," ucapnya.
Beban yang ditanggung pasien tanpa asuransi jauh lebih besar. Mereka diperkirakan harus mengeluarkan biaya sekitar Rp4,3 juta hingga Rp5,6 juta, karena seluruh biaya perawatan medis harus dibayar secara mandiri.
"Selain biaya perawatan, salah satu beban tersembunyi terbesar dari dengue adalah hilangnya produktivitas," terangnya.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A(K), mengatakan proses pemulihan pasien dengue dapat memakan waktu sekitar satu hingga dua minggu.
Selama periode itu, pasien ataupun pendampingnya berpotensi kehilangan waktu kerja dan pendapatan.
Studi UGM memperkirakan kerugian akibat hilangnya produktivitas pada kelompok pasien JKN mencapai sekitar Rp1,81 triliun sepanjang 2024. Sementara pada kelompok pasien non-JKN, termasuk pengguna asuransi swasta dan pasien yang membayar mandiri, kerugian produktivitas diperkirakan mencapai sekitar Rp755,2 miliar.
"Artinya, dampak ekonomi dengue tidak hanya terlihat pada tagihan rumah sakit, tetapi juga dari pendapatan keluarga yang hilang selama pasien menjalani pengobatan dan pemulihan,' ujarnya.
Prof. Sri menilai tingginya beban kesehatan dan ekonomi akibat dengue menunjukkan bahwa pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan satu metode. Upaya seperti menguras, menutup, dan mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk atau 3M Plus tetap penting dan langkah tersebut perlu dikombinasikan dengan strategi lain.
“Perlu ada sinergi kuat yang mengintegrasikan pengendalian vektor nyamuk, penguatan diagnosis dini di fasilitas kesehatan, serta adopsi intervensi medis yang inovatif seperti vaksinasi,” ujar Prof. Sri.
Di sisi lain, vaksinasi dengue kini semakin banyak dibahas sebagai salah satu bagian dari strategi pencegahan komprehensif.
Guru Besar Departemen Farmakologi dan Terapi FK-KMK UGM, Prof. Dr. Jarir At Thobari, D.Pharm., Ph.D., memaparkan hasil pemodelan ekonomi kesehatan mengenai penerapan vaksinasi dengue di Indonesia.
Berdasarkan skenario pemodelan untuk periode 20 tahun, vaksinasi diproyeksikan dapat berkontribusi terhadap penurunan kasus dengue bergejala, rawat inap, dan kematian.
Pemodelan tersebut juga memperkirakan potensi pengurangan beban penyakit sebesar 1,1 juta hingga 1,3 juta DALY.
Dari perspektif masyarakat, implementasi vaksinasi dengue juga diperkirakan dapat menghasilkan penghematan biaya sekitar Rp5,2 triliun hingga Rp11,5 triliun selama 20 tahun.
Perhitungan tersebut mencakup biaya yang ditanggung keluarga, kehilangan produktivitas, serta berbagai dampak ekonomi yang tidak selalu terlihat dalam anggaran layanan kesehatan.
Sementara itu, Ketua IDAI Jaya, Prof. Dr. dr. Rismala Dewi, Sp.A(K) mengatakan dokter anak memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dengue.
Peran tersebut mencakup edukasi kepada orang tua, peningkatan kewaspadaan terhadap gejala, deteksi dini, hingga pendampingan keluarga saat anak terserang dengue.
"Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan perlu terus dilakukan agar pencegahan dan tata laksana dengue dapat berjalan semakin baik," katanya.
Sementara, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines Andreas Gutknecht menilai penanggulangan dengue membutuhkan keterlibatan pemerintah, organisasi profesi, tenaga kesehatan, sektor swasta, institusi pendidikan, masyarakat, dan media.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperluas edukasi, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta mendorong akses terhadap berbagai langkah pencegahan.
"Pencegahan juga berpotensi melindungi kondisi ekonomi keluarga, menjaga produktivitas masyarakat, dan mengurangi tekanan terhadap sistem kesehatan nasional," katanya.
Dengan risiko penularan yang dapat berlangsung sepanjang tahun, kewaspadaan terhadap dengue tidak seharusnya hanya muncul ketika jumlah kasus meningkat.
Pencegahan perlu menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun lingkungan masyarakat. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad
